SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Siti Farisyah Yana mengaku prihatin dengan budaya masyarakat perkotaan menyisakan banyak makanan, atau tidak memakan habis makanan yang diambilnya atau dibelinya, baik di rumah maupun di resto-resto, maupun warung makan.
Sebaliknya, sebagian besar masyarakat sangat kesulitan menghadapi naiknya harga-harga aneka macam bahan pangan, bahkan di daerah tertentu di Kaltim, misalnya di Mahakam Ulu proporsi penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan cukup besar, 31,51 persen.
Ungkapan keprihatinan itu disampaikan Siti Farisyah Yana saat mendampingi Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam acara “Bincang Santai” dengan wartawan di ruang tamu VVIP Pendopo Odah Etam, Sabtu (16/3/2024).
Menurut Yana, sekarang bisa ditemukan dengan mudah sekali pemandangan di rumah-rumah makan atau di café-café, atau di restoran, generasi muda memesan berbagai aneka macam makanan, tapi tidak dimakan habis, bahkan hanya “dicuil” saja, setelah itu tak dimakan.
Budaya makan seperti itu tak hanya ditemukan di luar rumah, di dalam rumah pribadi juga demikian, sehingga ditemukankalh begitu banyak sampah yang berasal dari sisa makanan.
“Kondisi seperti itu memprihatinkan saya, dan seharusnya semua orang juga merasa prihatin, karena saat harga bahan pangan (makanan) terus naik harganya, ada orang yang membuang-buang makanan jadi sampah,” terangnya.
Ia menjelaskan, dari makanan yang terbuang, bahkan hanya secuil, untuk memproduksinya diperlukan banyak banyak waktu, tenaga, dan biaya dikeluarkan petani dan air yang harus disediakan.
“Untuk mendapatkan sebutir nasi atau sesendok kopi, petani memerlukan waktu bekerja berbulan-bulan,” terangnya.
“Supaya ketahanan pangan kita makin baik dan kuat, saya berharap budaya menyisakan makanan hingga jadi sampah, harus ditinggalkan. Kita perlu bangun budaya mengambil atau membeli makanan secukupnya, sebisa yang bisa dimakan saja,” lanjutnya.
Ia memaparkan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan harganya terjangkau.
Ketahanan pangan dan gizi di Kaltim dipengaruhi oleh 3 pilar utama yakni sumber daya dan lingkungan strategis, status pangan dan gizi, serta pilar ketahanan pangan. Secara nasional, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kaltim diatas rata-rata nasional.
“Namun, tiga wilayah di Kaltim masih memiliki IKP terendah, yaitu Kutai Barat (58,39) dan Mahakam Ulu (57,68) terendah se-Kaltim,” ungkapnya.
Ia mengingatkan tingginya Pravelance of Undernorismen (PoU) atau proporsi penduduk mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) cukup besar. Hal ini menjadi warning bagi ketahanan pangan di Kaltim.
“Karena pertumbuhan PoU di Mahulu cukup tinggi yakni 31,51 persen. Ini jadi cikal bakal stunting,” terangnya.
Selain itu, produksi beras di wilayah ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, produksi beras dan kecukupan beras di Kaltim mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Tahun 2019 produksi beras 146.878 ton atau baru 43,85 persen dari yang dibutuhkan. Kemudian di 2020 produksi beras 151,863 dan atau 44,50 persen dari konsumsi, di 2021 produksi beras 142,321 ton, menurun atau hanya 42,21 persen dari kebutuhan.
“Sedangkan di 2022 produksi beras 139,266 ton atau 41,12 persen dari yang diperlukan penduduk kaltim. Terakhir tahun 2023 produksi beras Kaltim hanya 125,230 ton, atau hanya 36.86 persen dari konsumsi yang diperlukan,” ungkapnya.
Penulis: Nur Asih Damayanti dan Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: Pangan