Bupati Laura Minta BNPP Membantu Pemkab Nunukan Mengatasi Banjir di Sembakung

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) gelar Rakoor wilayah perbatasan bersama Kemlu, Kemenko Polhukam dan Pemkab Nunukan. (Foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Bupati Nunukan Hj Asmin Hafid minta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) membantu mengatasi permasalahan banjir yang terjadi setiap tahun di Kecamatan Sembakung, karena Pemkab Nunukan, setiap kali datang banjir hanya sanggup menyediakan dana untuk sembako bagi masyarakat korban banjir.

Hal itu disampaikan Laura dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) antara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kemenkopolhukam di Nunukan, Selasa (09/03/2021).

Hadir dalam Rakoor itu  Asisten Deputi Pengelolaan Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP, Siti Metrianda,  Asdep Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP,  Murtono, dan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu, Judha Nugraha.

Menurut bupati, masyarakat Sembakung sudah merasa terbiasa dengan banjir, namun tidak elok rasanya pemerintah pusat tidak memberikan solusi terhadap banjir  yang terjadi setiap tahun tersebut.

“Pemerintah daerah berusaha membantu, tapi sebatas memberikan sembako di saat banjir datang. Padahal yang harus dilakukan adalah penanggulangan dalam bentuk lainnya,” ucapnya.

Banjir di Sembakung diistilahkan masyarakat sebagai banjir kiriman dari Malaysia. Persoalan ini telah disuarakan dalam pertemuan Indonesia – Malaysia (Sesek Malindo), namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari kedua belah pihak.

Pemkab Nunukan yang kewenangannya terbatas, termasuk pendanaan menanggulagi banjir secara permanen, sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan ini.

Sebagai kepala daerah, kata bupati, dia sudah menyampaikan masalah banjir tersebut melalui surat ke berbagai instansi secara berjenjang dan ditembuskan ke berbagai pihak.

“Masyarakat Sembakung bertanya sampai kapan mereka seperti ini, disana ada ribuan masyarakat yang selalu terkena dampakn banjir setiap tahun,” jelas bupati.

Sama halnya dengan bupati, Plt. Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, S.Sos  juga menjelaskan bahwa, sungai Sembakung dalam dokumen Malaysia tidak ditemukan, karena dalam dokumen Malaysia dinamai sungai Pensiangan.

“Sungai Sembakung hulunya di dalam wilayah negara Malaysia. Pemerintah Malaysia menamainya dengan nama sungai Pensiangan, sedangkan nama sungai di hulu sungai  Pensiangan dinamai  oleh pemerintah Malaysia dengan nama sungai Logongon,” terangnya.

Dikatakan Lumbis, Pemerintah Indonesia kiranya dapat menjalin komunikasi dengan Pemerintah Malaysia, sehingga Sembakung tidak menanggung banjir dan limbah dari 3 kota besar di Malaysia yakni, Kota Sepulut, Nabawan dan Keningau.

“Banjir yang terjadi setiap tahun ini di Sembakung disertai limbah perkebunan sawit  Malaysia,” tambahnya.

Sumber : Humas Pemkab Nunukan | Editor : Rachmat Rolau

Tag: