NUNUKAN,NIAGA.ASIA-Bupati Nunukan Hj Asmin Laura meminta Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) disiplin menjalankan aturan organisasi dan tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu ataupun menjadi kendaraan politik
Hal itu disampaikan Laura ketika menghadiri pelantikan kepengurusan IPSS se- Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar di Kabupaten Nunukan, Sabtu malam (19/03/2022).
“IPSS harus menjadi teladan bagi masyarakat. Jangan jadikan organisasi kepemudaan ini sebagai sarana politik pengurus ataupun orang lainnya,” kata Laura pada Niaga.Asia.
Sebagai organisasi yang baru dibentuk dan dilantik, IPSS Tarakan, Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung, adalah wadah bagi pemuda – pemuda Sulawesi Selatan, untuk menyampaikan aspirasi dan membantu sesama anak bangsa.
Visi misi organisasi harus diimplementasikan dalam wujud nyata. Terlibatlah dalam rencana pembangunan di tiap daerah dan negara, tunjukan bahwa pemuda adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah.
“Inilah tempat bersatu pemuda memberikan ide dan gagasan mengisi pembangunan di Kaltara,” kata Laura.
Organisasi IPSS sendiri adalah organisasi otonom dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang secara hierarkis terbentuk dari struktur pengurus pusat, pengurus provinsi dan pengurus kabupaten.
Seluruh anggota IPSS diharapkan bisa menempatkan diri ditengah-tengah masyarakat plural, karena sebagai generasi milenial tentu memiliki keinginan besar untuk maju dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.
“Iditu to poleki, maccapi taroi aletta ri wanua samperetta. Artinya, pendatang atau perantau harus betul-betul menerapkan dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua IPSS Nunukan, Heriansyah, menyebut, IPSS adalah panggung untuk anak dalam menciptakan calon-calon pemimpin dari IPSS dalam menyambut gerbong Ibu Kota Negara (IKN).
“Saya pastikan 100 persen IPSS bukanlah mesin untuk kepentingan politik anggotanya ataupun seseorang,” bebernya.
Heriansyah yang akrab dipanggil Chopin menambahkan, anggota dan pengurus IPSS bebas memilih jalan politiknya sebab, setiap warga negara berhak menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan.
Namun, hak individu ini janganlah dicampur adukan dengan organisasi IPSS yang jelas menganut sistem netral dan profesional, tidak ada pembahasan politik dan tidak ada jalan bagi politisi memanfaatkan IPSS.
“Sepakat dengan apa dikatakan ibu bupati, organisasi IPSS tidak boleh terafiliasi dengan politik dan kendaraan politik,” terangnya.
Beberapa program IPSS telah dibahas, salah satunya menciptakan ekonomi kreatif memanfaatkan lahan tidur untuk difungsikan pada bidang pertanian. Gerakan positif pemuda seperti hendaknya mendapat dukungan dari pemerintah.
Pengelolaan lahan tidur bisa dimulai dari milik pribadi dengan menanam tumbuhan penghasil. Sebagai contoh, tanaman porang di lahan seluas 1 hektar ditanami 4.000 bibit bisa menghasilkan panen sekitar Rp 800 juta.
“Lahan tidur kita begitu banyak. Kemudian, pemerintah juga harus memahami keinginan pemuda dengan memberikan ruang melakukan kegiatan positif,” tuturnya.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Rachmat Rolau
Tag: Organisasi Pemuda