Dampak COVID-19 : Penduduk Miskin Bertambah 100 Juta dan 800 Juta Kelaparan

Menlu Retno Marsudi. (Foto Kemenlu)

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Pandemi  COVID-19 telah menggerus berbagai capaian SDGs terutama bagi negara berkembang. Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia jatuh kembali ke jurang kemiskinan dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan.

Demikian Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2022 yang disampaikan langung, Retno Marsudi, hari Kamis (6/1/2022).

“Sepanjang 2021 pandemi Covid-19 masih hidup bersama kita. Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi yaitu varian Delta dan Omicron. Ditengah tantangan ini ketimpangan vaksinasi masih cukup besar. Hingga pertengahan Desember 2021, Dirjen WHO menyebutkan bahwa, 41 negara belum memvaksinasi 10% populasi dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40% populasi sesuai target WHO. Dampak pandemi sangat dalam kita rasakan,” sambungnya.

Menurut Retno, selain pandemi dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia; bencana alam, krisis pengungsi, perubahan iklim dan masih banyak lagi.

PBB ingatkan terjadinya krisis ekonomi ekstrem di Afrika setelah adanya pandemi COVID-19. (Foto Asiatoday.Id)

“Ditengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam. Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya.

Hal itu, lanjut Retno, ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN. Penting bagi ASEAN untuk terus memperkuat kesatuan dan sentralitasnya. Di saat yang sama ASEAN juga dihadapkan pada krisis politik di Myanmar.

ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui “Five-Points Consensus” agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif.

“Soliditas ASEAN harus terus diperkuat. ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera,” kata Retno.
Diplomasi Kesehatan Prioritas

Menurut Retno, untuk dunia bisa pulih kesehatan menjadi agenda utama. Untuk itulah, diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021. Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan baik secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pertama, tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia. Alhamdullillah menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin. Kelima terbesar didunia setelah RRT, India, Amerika dan Brazil. Dari semua vaksin yang diterima Indonesia, lebih dari 20.15 % berasal dari COVAX maupun dukungan dose-sharing negara sahabat.

“Pada 22 Desember 2021, Indonesia telah memenuhi target WHO melakukan vaksinasi penuh terhadap 40% penduduknya. Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70% vaksinasi penuh dari total populasi pada pertengahan 2022,” kata Retno.

Kedatangan vaksin COVID-19 Sinopharm, Selasa (13/07/2021), melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Kedua, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional. Sebagai salah satu co-chairs COVAX AMC Engagement Group, Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin.

Di tengah segala kesulitan dan tantangan, sampai minggu ke-4 Desember 2021, COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin sejumlah 811 juta dosis kepada 144 negara dan entitas. Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi, logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara penerima.

“Di tingkat kawasan, sebagai ketua badan sektor kerja sama kesehatan ASEAN untuk 2020-2021, Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemi dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan kawasan,” kata Retno menambahkan.

Untuk tahun 2022, diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia.

“Pandemi Covid-19 mengajarkan kita untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global. Kerja sama jangka panjang diperlukan termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional maupun industri kesehatan baik obatobatan maupun vaksin. Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan,” paparnya.

Indonesia harus mampu membuat obat sendiri dan memenuhi bahan baku obat. Pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin juga terus didorong, termasuk melalui CEPI. Di tingkat global, arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi kedepan.

Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar yang dilakukan oleh BIN, Rabu (14/07/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

Retno juga mengatakan, penguatan arsitektur kesehatan global menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G-20. Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO dalam mengoordinasikan aksi global bidang kesehatan.

“Indonesia juga menilai pentingnya sebuah Pandemic Treaty yang baru agar dunia lebih siap menghadapi pandemi. Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif dalam proses negosiasi Pandemic Treaty tersebut. Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang juga harus dibentuk,” ungkapnya

Sepanjang 2021, diplomasi ekonomi juga terus diperkuat. Upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Penting pula untuk ditekankan bahwa upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan SDGs.

Pertama, diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk travel corridor arrangement (TCA) dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman. Saling-pengakuan sertifikat vaksinasi dan inter-opera-bilitas platform juga terus dijajagi.

Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hungaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni Eropa. Kedua, memperluas akses pasar serta promosi dan perlindungan Investasi antara lain dilakukan melalui:

  • Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan MERCOSUR dan FTA ASEAN-Kanada
  • Indonesia juga berhasil menyelesaikan Perundingan Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dengan Swiss
  • Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan EFTA, 1 November 2021 • Selain itu kita juga menyelenggarakan sejumlah temu bisnis hybrid, seperti: ➔ Indonesia-Latin America and the Caribbean (INA-LAC) Business Forum III dengan transaksi dan potensi bisnis 1,23 triliun Rupiah; ➔ Indonesia-Central and Eastern Europe (INA-CEE) Business Forum 2021 dengan transaksi bisnis senilai 44 miliar Rupia.
  • Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 dan komitmen investasi saat kunjungan Presiden di UAE sebesar USD 44,6 miliar.
  • Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh strategic presence/outbound investment BUMN dan swasta Indonesia di luar negeri antara lain melalui program BUMN Go Global.
  • Indonesia juga memperkuat industri strategis Indonesia seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia maupun energi terbarukan.
  • Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair-treatment bagi komoditas Indonesia termasuk kelapa sawit.
Paviliun Indonesia pada pameran pariwisata Holiday World 2020 di Praha (Foto KBRI Praha)

Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital, ekonomi kreatif dan ekonomi hijau antara lain melalui:

  • Penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF) dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF.
  •  Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi kita lakukan bersama pelaku bisnis                   Inggris di sela pertemuan COP26 di Glasgow yang menghasilkan komitmen investasi USD 9,29 miliar.
  • Komitmen pendanaan proyek transisi energi dari Pemerintah Prancis senilai 500 juta Euro di dang diplomasi ekonomi yang keempat, diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation di Pasifik, antara lain melalui penyelenggaraan virtual 2 nd Pacific  Exposition pada Oktober 2021 yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang dengan transaksi perdagangan senilai USD 104 juta.

Kelima, penguatan kerja sama pembangunan, melalui dukungan hibah kepada sebelas negara sahabat, yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda, India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe dan Saint Vincent and the Grenadines. Dengan fokus kerja sama pada pemberdayaan perempuan, peningkatan digital literacy UMKM, pemanfaatan teknologi pertanian dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Pemulihan Ekonomi Global Hadapi Berbagai Tantangan

                Retno juga menyampaikan gambaran, untuk tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi global diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan Diplomasi ekonomi akan terus diperkuat antara lain melalui: Penguatan akses produk industri strategis nasional seperti kesehatan, perkereta-apian, industri pertahanan, perkapalan ke kawasan Asia, Timur Tengah dan Afrika.

“Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development guna meningkatkan kerja sama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur,” ujarnya.

Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia. Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi, ekonomi hijau dan lestari.

Tidak itu saja, Indnesia juga melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA antara lain dengan UAE, Uni Eropa. Turki dan Chile. Di tingkat multilateral, diplomasi dijalankan untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan.

Evakuasi WNI

Pandemi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI. Mesin pelindungan terus negara perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri. Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi, maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi.

“Pada tahun 2021 33 orang (26 WNI dan 7 WNA) dievakuasi dari Kabul; lebih dari 73.000 orang difasilitasi repatriasi termasuk 1.300 ABK; hampir 240 ribu bantuan sembako disalurkan; 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati; 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan; lebih dari Rp. 179,3 miliar hak finansial diselamatkan; serta fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI diberikan di berbagai kawasan dunia,” ungkap Retno.

Rusun penampung  warganegara Indonesia yang dideportasi Malaysia atau menjalani program repatriasi selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 ke Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. (Foto Budi Anshori/Niaga.Asia)

Pemerintah juga memperkuat sistem pelindungan baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerja sama bilateral maupun norm setting di level multilateral. Untuk tahun 2022, dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan fokus: Pertama, percepatan transformasi digital melalui;  Perkuatan Integrated Data Operating Centre (IDOC) untuk mengelola Big Data tentang pelindungan,  Integrasi Aplikasi Safe Travel dengan Aplikasi Peduli Lindungi guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemi,  Pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024.

Kedua, lajut Retno, Indonesia akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui;  Pembangunan Indonesian Seafarers’ Corner di Busan, Korea Selatan, peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di Perwakilan RI, penguatan kapasitas diplomat responsif gender

Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional melalui:  MoU integrasi sistem informasi antar Kementerian/Lembaga,  Mou Penempatan dan Pelindungan PMI, Finalisasi Guidelines IMO-ILO untuk penanganan kasus penelantaran pelaut  dan Memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka PBB.

Sumber : Kemenlu RI | Editor : Intoniswan

Tag: