SAMARINDA.NIAGA.ASIA –  Tahun anggaran 2023 komponen pendapatan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) bertambah satu, yakni berupa dana bagi hasil (DBH) atau Transfer Pemerintah Pusat dari Pungutan Ekspor CPO.

DBH Sawit ini akan diterima 22 provinsi yang selama ini menjadi sentra perkebunan sawit yang sudah diakomodir pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Tentang DBH Sawit yang diterima Kaltim, belum ada angka pastinya. Tapi secara umum, DBH tersebut dipastikan sudah direalisir Pemerintah Pusat tahun 2023.

“Informasinya yang dibagikan ke 22 penghasil sawit daerah tahun 2023 hanya Rp3,4 triliun. Tidak signifikan dibanding jumlah pungutan ekspor yang sudah dikumpulkan Pemerintah Pusat beberapa tahun sebelumnya,” kata Gubernur Kaltim, H Isran Noor saat berbicara di HUT Ke-57 Bankaltimtara, 14 Oktober lalu.

Sepanjang tahun 2021 produksi CPO Indonesia 53 juta ton, sebesar 37 juta ton diekspor dan 16 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri dan biodiesel.

“Dari 53 juta ton produksi CPO Indonesia, Kaltim menyumbang 4 juta ton,” ungkap Isran.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati mengatakan, regulasi pemberian DBH Sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023.

“Pembagian DBH Sawit ini dipastikan bisa terealisasi tahun depan. Menteri Keuangan telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH Sawit,” ungkapnya.

Tentang besarannya, Ismi belum mengetahui berapa nominal DBH Sawit yang akan diterima oleh Kaltim. Karena ada indikator perhitungan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembagian DBH.

“Kita tidak tahu berapa kisarannya, karenakan ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kita miliki dan sebagainya. Kita belum tahu, karena ini baru pertama,” ucap Ismiati.

[Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim]

Tag: DBH Non Migas