JAKARTA.NIAGA.ASIA-Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori meminta Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Arab Saudi demi memperoleh kepastian soal pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.
Menurutnya, kewenangan tertinggi soal keputusan penyelenggaraan haji ada di tangan Raja Arab Saudi dan Presiden Jokowi dinilai memiliki hubungan dekat dengan Raja dan Putra Mahkota.
“Sebelumnya kami mengapresiasi kinerja Menteri Agama yang telah datang langsung ke Arab Saudi untuk melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kepentingan umrah dan haji. Namun, lagi-lagi, kewenangannya tetap ada di tangan Raja Salman selaku ketua dari lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan soal haji. Oleh karena itu, saya kembali mengusulkan agar Presiden Jokowi sebaiknya segera datang kesana (Red; Arab Saudi) untuk melakukan negosiasi. Sebab, yang diperlukan selain persiapan teknis terkait haji, adalah diplomasi di luar kebiasaan,” kata Bukhori dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI, RI, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Perhubungan RI, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, selain untuk kepentingan negosiasi haji, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Raja Salman diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi Presiden RI untuk membagikan pengalamannya dalam mengendalikan pandemi di Indonesia.
“Indonesia dianggap sukses dalam mengendalikan pandemi, sehingga hal itu semestinya bisa dijadikan bahan sharing pengalaman Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi sebagai suatu best practice,” tandas Bukhori.
Selain melalui jalur negosiasi langsung antara pemimpin kedua negara, legislator dapil Jawa Tengah I itu mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia supaya bisa memanfaatkan keanggotannya di Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mendorong Arab Saudi segera memberikan kepastian kuota haji bagi Indonesia.
“Di dunia yang semakin terbuka ini, urusan haji adalah kepentingan dunia Islam. Pemerintah Indonesia sebenarnya bisa mendesak Arab Saudi melalui OKI. Sebab dalam penetapan haji, Arab Saudi tentu akan melibatkan seluruh negara terkait dan tidak mungkin mengambil keputusan sepihak. Khususnya bagi Indonesia sebagai negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar sekaligus negara dengan penduduk muslim terbesar, maka ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar putusan haji lebih rasional,” tutupnya.
Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan
Tag: Ibadah Haji