NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Lampu petromak minyak tanah dan solar cell masih menjadi penerangan utama bagi sebagian wilayah di Kabupaten Nunukan, gambaran ini terlihat di kehidupan masyarakat Desa Binusan dalam, Kecamatan Nunukan.
Keinginan menikmati penerangan listrik milik PLN sudah lama didambakan masyarakat Desa Binusan Dalam yang sebagian besarnya hidupnya mengandalkan penghasilan dari sektor perkebunan.
Sudah puluhan tahun kami tunggu listrik PLN, berulang kali menyampaikan proposal ke pemerintah kabupaten dan provinsi minta pemasangan listrik,” kata Ketua RT 11 Desa Binusan Dalam, Sappe pada Niaga.Asia, Selasa (20/05/2023).
Desa Binusan Dalam merupakan pemekaran dari Desa Binusan yang saat ini memiliki 5 kelompok Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 200 Kepala Keluarga. Jarak Binusan Dalam dengan pusat ibu kota Kabupaten Nunukan sekitar 15 kilometer.
“Perjuangan kami mengajukan pemasangan listrik sejak Bupati Nunukan dijabat H. Basri tahun 2011 berlanjut ke Bupati sekarang Asmin Laura, kalau dihitung-hitung lebih 10 tahun” sebutnya.
Sebagian masyarakat memiliki lampu solar cell bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Hal paling menyedihkan adalah dikala masyarakat yang sama sekali tidak memiliki penerangan karena terbatasnya biaya hidup membeli genset dan lampu lainnya.
“Kadang ada masyarakat lagi butuh listrik di rumahnya, terpaksa warga yang punya solar cell dipinjamkan lampunya ke tetangga bergantian,” sebutnya.
Untuk mengatasi penerangan lampu dikala darurat, masyarakat biasanya berkumpul di gereja yang mendapatkan sambungan listrik dengan cara menarik kabel sepanjang 2 kilometer dari sumber listrik kandang ternak ayam potongan.
Seluruh warga RT 11 Desa Binusan Dalam baik anak pelajar dan orang tua berkumpul disana untuk cas handphone, kondisi ini sangat menyedihkan bagi warga karena masih ada di pusat kabupaten belum teraliri listrik dan jaringan internet.
“Saya agak sinis melihat wacana pemerintah membangun dari pinggiran, kita di pusat kota kabupaten masih kesulitan mendapat listrik, kasih kami di wilayah tertinggal,” bebernya.
Informasi rencana pemasangan infrastruktur jaringan listrik PLN di Desa Binusan Dalam sudah diterimanya sejak tahun lalu, bahkan PLN meminta pembebasan lahan masyarakat secara sukarela yang nantinya terkena tiang listrik.
Pemasangan listrik dimulai dari kilometer 2 hingga Sungai Banjar yang jaraknya lebih 12 kilometer. Meski informasi belum dipastikan kebenarannya, Sappe bersama masyarakat telah mempersiapkan dokumen pernyataan pemberian lahan.
“Betul tidaknya dipasang listrik belum tahu, tapi kalau diminta kami siap membebaskan lahan – lahan untuk pemasangan tiang,” tuturnya.
Dijanjikan Listrik Tahun Ini
Camat Nunukan Hasan Basri Mursali ketika dikonfirmasi membenarkan adanya rencana pemasangan jaringan listrik PLN di wilayah Desa Binusan Dalam yang pelaksanannya diperkirakan tahun 2023.
“Tahun lalu saya layangan surat permohonan, bahkan pejabat camat-camat sebelumnya sudah minta ke PLN Berau dan PLN Nunukan yang janjinya dipasang tahun ini,” jelasnya.
Alasan PLN terlambat memberikan pelayanan listrik bagi warga Desa Binusan Dalam dikarenakan faktor rasio ekonomi, dimana jarak antara rumah ke rumah berjauhan dan sebagian rumah berada di kawasan perkebunan.
Namun, lanjur dia, Desa Binusan Dalam berada di kawasan pulau Nunukan yang menjadi pusat kabupaten, sangat menyedihkan jika terang disana dan gelap disini, padahal masih dalam satu pulau yang aksesnya terhubung daratan.
“Banyak cara kita coba mengajukan listrik disana, termasuk kepada gubernur dan ibu gubernur, terakhir ke Dinas ESDM Provinsi Kaltara,” tuturnya.
Hasan menerangkan, seluruh wilayah Desa Binusan Dalam totol belum mendapatkan listrik PLN, sedangkan pada Desa Binusan terdapat 4 RT, begitu pula di wilayah Ujang Fatimah terdapat 2 RT belum tersambung listrik.
“Tiga wilayah ini saling berdekatan dan satu daratan terhubung dengan pusat kota Nunukan,” katanya.
Factor pendukung pemasangan listrik yang menjadi pertimbagan PLN di tahun 2023 adalah, rencana pemasangan 4 tower Base Transceiver Station dari Kementerian Kominfo, namun bantuan ini mungkin dibatalkan akibat proses hukum dugaan korupsi.
“Saya sudah telepon tim survei PLN, katanya sudah disiapkan untuk tahun ini, jadi sudah mau dikerjakan untuk RT yang memenuhi syarat,” tutup Hasan.
Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan
Tag: Listrik