SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo berjanji segera melakukan inventarisasi semua pelabuhan yang digunakan untuk loading batubara dan mengecek semua perizinan.

Hal itu dikatakan Agus Purnomo dalam jumpa pers bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo setelah melakukan monitoring kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan atas perdagangan batubara yang melintasi Sungai Mahakam, Kamis (15/11/2018).

KPK: Hentikan Tindakan Korup di Penambangan dan Perdagangan Batubara

Berkaitan dengan itu, Dirjen juga akan meminta  kepala KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Samarinda melakukan pengecekan terhadap semua izin kapal tarik (tug boat) dan ponton yang digunakan untuk angkutan batubara, serta memonitor pergerakannya menggunakan fasilitas  dimiliki Kantor Distrik Navigasi Samarinda. “Selama ini sudah termonitor, hanya saja perlu sinkronisasi. Kita akan benahi kelemahan yang ada saat ini,” kata Agus .

Sementara itu Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, saat melakukan monitoring di sepanjang Sungai Mahakam mengaku menemukan puluhan Jetty (Dermaga Muat) batubara yang  mencurigakan. “Banyaknya Jetty yang jaraknya berdekatan itu ternyata tidak memiliki tambang batubara,  hal ini jelas menimbulkan kecurigaan jangan jangan Jetty itu menampung batubara ilegal, dan ini perlu penelitian lebih lanjut,” ujarnya.

Ia berjanji, KPK segera melakukan inventaris,  mulai dari hulu sampai ke hilir, Jetty tersebut  punya siapa kemudian bagaimana perizinanya sudah lengkap atau belum. KPK telah memiliki data terkait diskrepensi atau perbedaan produksi batubara antara data yang dimiliki Bea Cukai, data milik Perdagangan, di ESDM dari 3 tahun berturut-turut. “kita telah amati untuk batu bara itu kok berbeda, jadi kami lakukan penelusuran di lapangan untuk melihat kenapa perbedaan itu terjadi,” kata Agus Raharjo. (001)