NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi II DPRD Nunukan Wilson memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Nunukan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Wilson, hari ini, Rabu (31/08/2022) bersepakat menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi, Pertalite dan Solar.

“RDP hari ini  yang memutuskan sepakat menolak kenaikan harga BBM Subsidi merupakan  tanggapan lembaga DPRD atas aksi demo HMI Nunukan,” kata Wilson pada Niaga.Asia, usai memimpin RDP.

Menurut Wilson, penolakan HMI Nunukan terhadap rencana kenaikan harga BBM adalah aspirasi masyarakat yang seharusnya diperjuangkan bersama-sama dengan pemerintah daerah dengan menyampaikan surat penolakan ke pemerintah pusat.

“Kenaikan BBM adalah kebijakan pemerintah pusat bersama DPR RI, kita di daerah hanya bisa menyampaikan kondisi dan situasi gejolak di masyarakat atas rencana tersebut,” ucapnya.

Koordinator aksi demo HMI Nunukan, Muhammad Agus dalam RDP mengatakan, kedatangan perwakilan mahasiswa ke gedung DPRD membawa 4 poin tuntutan berkaitan dengan BBM subsidi, yaitu:

• Meminta DPRD Nunukan menyatakan sikap menolak rencana pemerintah pusat menaikan BBM subsidi
• Meminta DPRD Nunukan mendesak mencabut kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)
• Meminta DPRD Nunukan untuk mendesak pemerintah memberantas penyimpangan sektor migas dan pertambangan dengan penegakan hukum yang adil serta transparan.
• Mendesak DPRD Nunukan dan pemerintah daerah melakukan pengawasan secara ketat pada penyaluran BBM Subsidi agar tepat sasaran serta mencegah terjadinya kelangkaan BBM di kabupaten Nunukan.

Sementera anggota DPRD Nunukan, Hamsing memahami kesusahan dan kepanikan masyarakat dan perjuangan mahasiswa menolak rencana kenaikan harga BBM Subsidi di tengah belum membaiknya ekonomi rakyat.

“Poin-poin tuntutan HMI bagian dari hati nurani dan bagian aspirasi saya secara pribadi atas jeritan masyarakat yang selama ini dikeluhkan,” bebernya.

DPRD Nunukan berusaha memegang teguh amanah yang sudah diberikan rakyat untuk bekerja sesuai fungsi dan tanggung jawab. Karena itu, DPRD wajib menindak lanjuti keluhan masyarakat.

BBM dan TDL listrik telah menjelma menjadi kebutuhan pokok, tanpa BBM dan listrik dipastikan macet dunia usaha. Kenaikan harga BBM dan TDL bisa menjadi sumber pemicu kenaikan kebutuhan lainnya.

“BBM langka saja berapa hari kita ribut, apalagi harga BBM naik, sangat wajarlah kalau masyarakat panik menghadapi rencana pemerintah ini,” terangnya.

Sepakat dengan keinginan tuntutan mahasiswa, anggota DPRD Nunukan,  H. Andi Mutamir menyebutkan informasi kenaikan BBM rencananya akan dilaksanakan mulai 1 September 2022 dengan rincian harga pertalite  yang awalnya Rp 7.650 naik jadi Rp 10.000 dan solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 8.500.

“Saya minta ketua Komisi II DPRD Nunukan menyampaikan 4 poin tuntutan mahasiswa ke pemerintah daerah untuk ditindak lanjuti ke pemerintah pusat,” terangnya.

 Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: BBM SubsidiHMI