DPRD Samarinda Siap Bahas Raperda Terkait Pangan dan Pertanian 

Ketua Banpemperda DPRD Samarinda, Abdul Rofik. (Foto Muhammad Fahrurozi/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-DPRD Samarinda dalam tiga bulan ke depan siap membahas Raperda terkait pertanian dan pangan. Raperda tersebut sangat mendesak disahkan jadi Perda dalam rangka mengamankan lahan pertanian dan  stok pangan agar komoditi pangan tidak lagi menjadi pemicu inflasi di Samarinda.

Demikian disampaikan Ketua Banpemperda DPRD Samarinda Abdul Rofik  pada wartawan usai mengikuti Rapat  Paripurna DPRD Samarinda, Jumat (11/6/2021).

Untuk kepentingan tersebut, kata Rofik, perlu disiapkan sejumlah Raperda, seperti Raperda  Kerja Sama Antar Daerah untuk mengamankan stok pangan di Samarinda, termasuk jika terjadi kendala hingga terjadi lonjakan harga.

“Untuk memajukan pembangunan sektor pertanian dan ketersediaan bahan pangan, sedang disusun draft Raperda tentang Perlindungan Pertanian,” Rofik.

Menurut Rofik, Raperda tentang Perlindungan Pertanian, dasarnya adalah  UU tentang Perlindungan Tanaman Pertanian yang Berkelanjutan. Dalam UU tersebut bahwa ditegaskan apabila suatu kawasan  telah ditetapkannya sebagai kawasan pertanian maka tidak boleh diganggu gugat, kecuali ditukar dengan lahan yang sama, kondisi yang sama dengan produk yang sama.

“Kalau  ada jalan tol  atau  jalan umum hendak dibangun melintasi lahan pertanian, maka harus diganti dengan lahan pertanian dalam luasan yang sama,” bebernya.

Dalam persoalan tersebut pemerintah diwajibkan untuk memindahkan/mengganti rugi sesuai dengan kondisi tanah, kesuburan, ukuran, sumber produktivitas, hingga luas  lahan yang sama.

“Kita sudah masukkan 1.200 hektar lahan ebagai lahan pertanian ke dalam RTRW yang baru Kota Samarinda. Lahan pertanian itu tersebar, paling luas di Samarinda Utara, Palaran dan sekitarnya,” kata Rofik.

Menurutnya, fasilitas pertanian di Samarinda sudah lebih dari cukup. Namun regenerasi petani berjalan lamban, karena dipicu oleh harga pangan yang tidak sesuai dengan biaya produksi. Untuk mengatasi hal itu dan petani tetatp giat di usaha tani,  pemerintah sekarang harus memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi).

“Satu sisi ada namanya inovasi dengan tekhnologi baru dan macam-macam, termasuk hidroponik dan sebagainya, ini yang saya kemarin sharing dengan dinas pertanian,”ungkapnya.

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: