SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pada tanggal 21 April 2023, Ganjar Pranowo resmi dicalonkan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia  oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Istana Batutulis.

Acara tersebut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia  Joko Widodo , Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-19 Puan Maharani, Sekretaris Jendral PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto, beserta kader partai PDI perjuangan lainnya.

Ganjar menikah dengan Siti Atikoh Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI (dan PDI) menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren (di Purbalingga) yang berafiliasi dengan NU (dan PPP).

Siti Atikoh Supriyanti merupakan cucu dari KH Hisyam A Karim. Ia adalah pendiri pondok pesantren Kalijaran Purbalingga. KH Hisyam juga merupakan tokoh Nahdlatul Ulama yang disegani di Indonesia.

baca juga:

Kilas Balik Pendidikan dan Karier Ganjar Pranowo, Capres PDI

Ganjar, Capres Indonesia dari Lereng Gunung Lawu

Ia dan Siti Atikoh menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini Kuliah di UGM Yogyakarta. Baik Ganjar maupun Atikoh memiliki hobi olahraga. Keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda. Ganjar bahkan pernah terjatuh saat gowes yang mengakibatkan lengan kanannya terluka.

Kasus BI dan e-KTP

Sebagai politisi, Ganjar juga tak lepas dari kontroversi. Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April 2008.

Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Imbasnya, lima lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK.

Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.

Pada Oktober 2022, Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut tidak ada bukti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlibat kasus korupsi e-KTP. Menurutnya, keterlibatan Ganjar saat itu belum masuk standar pembuktian. Dalam podcast berjudul ‘3 Tokoh KPK Turun Gunung Melawan Politisasi’ itu, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP.

baca juga:

Sore Ini Megawati Umumkan Capres dari PDI-Perjuangan, Tempo: Ganjar Calon Tunggal

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum cukup bukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Saat di KPK, Novel terlibat dalam penanganan kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

“Dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktiannya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya penyidiknya saya kok, saya lebih tahu,” ujar Novel dalam podcast di channel Youtube miliknya dan telah diizinkan untuk dikutip.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum menemukan bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

“Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Enggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti,” ujar Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4).

Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo.

Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR.

“Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia,” ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).

Ganjar mengakui bahwa dia pernah ditawarkan uang, tetapi dia menolak. Dalam berita acara polisi yang bocor dari Miryam, Ganjar dua kali menolak penawaran uang dan mengembalikan uang tersebut.

Hingga 2018, KPK menyatakan bahwa mereka belum mempunyai bukti bahwa Ganjar menerima uang dalam kasus korupsi e-KTP. Meskipun demikian, keterlibatannya dibantah oleh Budiman Sudjatmiko.

Pada tahun 2022, Ganjar kembali dilaporkan ke KPK mengenai kasus korupsi e-KTP.

Ganjar menolak tim nasional Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar pada tanggal 23 Maret 2023 di Semarang meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan sikap Ganjar dan lima kepala daerah lain sebelumnya yang telah menandatangani kesiapan jadi host (hostly agreement)Piala Dunia U-20.

Sumber: Wikipedia Indonesia | Editor: Intoniswan         

Tag: Capres 2024GanjarPDIP