NUNUKAN.NIAGA.ASIA– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H  Irianto Lambrie meminta Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid menginventarisasi dan melaporkan lahan pertanian dan rumah warga di Kecamatan Sebatik Utara yang posisinya berada dalam wilayah negara Malaysia paska dilakukannya  pengukuran ulang batas negara Indonesia – Malaysia

“Saya belum terima laporan, harusnya Bupati Nunukan bersurat ke pemerintah provinsi menyampaikan persoalan ini,” kata Irianto usai melaksanakan kunjungan kerja di Sebatik, Rabu (09/09).

Hasil pengukuran ulang batas negara dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan (JUPEM) Malaysia pada, Juni 2019 menetapkan batas patok 1 dan 2 di Kecamatan Sebatik Utara berseger cukup jauh dari patok sebelumnya.

Pergeseran batas negara tentunya penimbulkan masalah, terutama bagi warga yang kehilangan lahannya, posisi patok bergeser masuk hingga ke pemukiman penduduk, bahkan mendekati kantor pemerintah Camat Sebatik Utara.

“Pemerintah kabupaten harus pro aktif menginformasikan ke pemerintah provinsi, nanti kita tindaklanjuti menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri,” sebut Irianto.

Dikatakan, persoalan batas negara adalah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan memutuskan ataupun memberikan kebijikan hal-hal menyangkut persoalan negara, bahkan terkadang pengambilan keputusan menyangkut negara tidak melibatkan gubernur.

Namun, lanjut dia, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dapat memberikan masukan terkait daerah. Karena itulah, pemerintah provinsi dan kabupaten harus pro aktif membuat data dan informasi valid sebagai laporan.

“Kita sampaikan dulu ke pemerintah pusat. Kita belum tahu kebijakan pemerintah pusat, apakah ada pergantian dari pemerintah pusat atau ada kebijakan lainnya,” ujarnya. (002)

Tag: Pertahanan Keamanan