TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie meninginstruksikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kaltara memperbaiki pengelolaan atas akun di neraca keuangan, pengelolaan kas, piutang, persediaan, penyertaan modal, aset tetap dan utang sebagaimana diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara.

Hal itu disampaikan gubernur setelah mengikuti pertemuan secara virtual dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Agus Priyono dan para tim auditor di jajarannya, Selasa (26/5/2020).

Dengan tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19,  gubernur mengajak serta beberapa kepala OPD untuk mengikuti pertemuan ini.

Pertemuan ini, kata guebrnur,  dalam rangka Exit Meeting Tim Pemeriksa Atas LKPD Tahun Anggaran 2019 dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kaltara.Exit meeting merupakan akhir dari pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

“Untuk itu, pihak Perwakilan BPK Kaltara menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah yang sudah membantu tugas tersebut. Untuk kali ini, pemeriksaan harus dilakukan secara daring selama sekitar 30 hari,” terang gubernur.

Menurut gubernur, Kepala Perwakilan BPK RI Kaltara, Agus Priyono, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada beberaapa kelemahan yang perlu pembanahan. “Dari catatan itu, menjadi bahan evaluasi kita untuk melakukan perbaikan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparansi dan akuntabilitas,” tegas gubernur. (adv)

Tag: APBD Kaltara