JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pemerintah RI bersama Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan mewakili Presiden Joko Widodo dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, (7/12).
Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Menko Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.
“Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong Pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat. Bantuan tersebut diantaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menegaskan agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO.
“Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkas Menko Airlangga.
Sumber: Siaran Pers Kemenko Perekonomian | Editor: Intoniswan
Tag: Sawit