TARAKAN.NIAGA.ASIA-Dalam penempatan jabatan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), semuanya disesuaikan kemampuan dan kompetensinya ASN (Aparatur Sipil Negara). Tidak ada diskriminasi terhadap golongan atau kelompok tertentu.

“Hampir semua perwakilan etnis ada di jajaran pemerintahan Kaltara. Perlu diketahui, sekitar 80 persen ASN yang menempati jabatan di Pemprov Kaltara adalah dari warga Kaltara,” kata Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Ir. H Irianto Lambrie,  di UU MM saat membuka kegiatan Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi para ASN  Tahun 2019 di Ruang Pertemuan Lantai II Swiss-Belhotel Tarakan, Rabu (27/2).

Menurut Irianto, kompetensi ASN sendiri, ada tiga. Yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Dari itu, seorang pengelola kepegawaian harus menguasai dan memahami mengenai definisi dan penjabaran tentang kompetensi ini. Kompetensi juga memiliki standar. Ini penting untuk dipelajari.

Selain itu, lanjut gubernur, pemerintah juga harus memahami tuntutan masyarakat, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Di era ini, terjadi perubahan yang cepat dan menuntut kehadiran negara di dalamnya. Kini pemerintah mengubah tata kelola pemerintahan. Dari pola lama yang seremonial menjadi pola perilaku yang penuh perubahan karakter dan integritas aparatur.

“Pemprov Kaltara sudah melakukan perubahan itu, bahkan memangkas anggaran untuk kegiatan yang tak produktif. Hasilnya, sejumlah besar anggaran berhasil dirasionalisasi, dan dananya bisa kita manfaatkan untuk berbagai program untuk masyarakat,” ungkapnya. (adv)