Kepala BNPB: Presiden Tidak akan Memberikan Status Lockdown

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Dinyatakan Negatif Covid-19

JAKARTA.NIAGA.ASIA-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan, semua harus mengikuti kebijakan nasional, semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat karena Presiden tidak akan memberikan status lockdown.

”Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini,” urai Doni saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3), sebagaimana dilaporkan situs setkab.go.id.

Yang perlu dicatat, lanjut Doni, bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan dan pelibatan komunitas ini sangat penting. ”Ada imbauan dari kepala daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya. Masih sudah dibilang katakan begini, sudah ada imbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan,” tambahnya.

Arahan dari Presiden supaya bekerja dari rumah, lanjut Doni, ternyata juga demikian, yang ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan itu masih rendah. Inilah dibutuhkan kesadaran kolektif,  untuk  itu semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng.

“Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah imbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil,” sambungnya.

Sekali lagi yang diperlukan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham, kemudian harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, dan harus cukup kegiatan dari rumah.

”Demikian juga harapan kami dari Gugus Tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT/RW, dari karang taruna. Kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.

Pada kesempatan ini, Doni mengimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat untuk jangan sampai tertular.

”Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI-Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi,” katanya.

Fokus sekarang, menurut Doni, bagaimana bekerja sama karena kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, pemerintah pusat didukung TNI-Polri dan semua komponen-komponen pemerintah yang ada.

”Kemudian yang kedua adalah akademisi, pakar, mereka yang ahli dan termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat; komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, media,” jelas Doni.

”Dan sekali lagi, sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong-royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Mari kita tingkatkan kesadaran bela negara, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik,” pungkas Doni. (001)

Tag: