NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid mendesak Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura yang tak lain putrinya sendiri untuk membayar sisa – sisa utang kegiatan fisik dan non fisik tahun – tahun sebelumnya yang hingga kini masih belum lunas.
“Bilamana ada uang, bayarkan sisa-sisa utang tahun lalu, Pemerintah Nunukan harus fokus menyelesaikan utang itu,” kata Leppa, Kamis (3/10/2019).
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan akan meneliti draf KUA-PPAS APBD Murni 2020 terkait alokasi anggaran, terutama usulan mata anggaran untuk pembayaran utang pemeritah kepada pihak penyedia jasa.
Leppa menyebutkan, sisa utang pemerintah akan diketahui setelah dewan membahas draf KUA-PPAS, namun kemungkinan pembayaran dilakukan bertahap mengikuti transfer dana pusat yang masuk per triwulan.
“Tidak bisa sekaligus lunas dibayarkan, anggaran Pemerintah Nunukan terbatas, harus berbagi dengan kegiatan lain, dana pusat juga masuk bertahap” beber Leppa.
Desakan dewan kepada pemerintah penyelesaian pembayaran utang telah disampaikan sejak tahun lalu. Seluruh anggota dewan dalam tiap pembahasan anggaran APBD murni ataupun APBD perubahan mengingatkan agar memprioritas tunggakan utang.
Bukan bermaksud menyudutkan pemerintah, dewan dengan fungsi pengawasannya memiliki hak mengingatkan dan merekomendasikan hal-hal yang dianggap penting, apalagi persolan ini menyangkut kepenting masyarakat umum.
“Kontraktor itukan masyarakat juga, wajarlah dewan menyampaikan dan kritik dan keinginan mereka, toh kita bekerja untuk masyarakat kan,” sebutnya.
Leppa mengatakan, beberapa masyarakat datang kepadanya menyampaikan keinginan adanya keseimbangan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, kedua lembaga ini dituntut saling menjalankan fungsinya dalam pembangunan.
Lewat tugas pengawasan, DPRD Nunukan kiranya dapat memaksimalkan perannya mulai dari pembahasan KUA-PPAS hingga memberikan persetujuan pengalokasian keuangan APBD yang nantinya dikelola pemerintah daerah.
“Kita pasti selektif mengawasi keuangan, kami tetap berjalan sesuai tugas, silahkan masyarakat mengawasi kinerja dewan,” ungkapnya.
Menurut Leppa, kritisnya masyarakat dalam menyikapi tiap persoalan menandakan bahwa Kabupaten Nunukan dihuni orang-orang pandai dan berilmu,. Kritik yang mereka sampaikan jangan dipandang sebagai penghakiman kepada dewan dan pemerintah.
Kritik adalah salah satu cara masyarakat menyampaikan pendapat ataupun cara mereka menyuarakan ketikak sepahaman dengan orang lain, namun kritikan janganlah membabi buta, berlakulah dengan sopan dan satun.
“Hal yang wajar bila dewan mengkritisi kerja pemerintah, wajar pula jika masyarakat mengkritik dewan dan pemerintah, jangan pandang kritik sebagai musibah,” ucap Leppa. (002)