JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan Komisi VI DPR RI akan memanggil jajaran direksi PT Pertamina pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 mendatang untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi yang akan dilakukan Pertamina berkaitan dengan meningkatnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi imbas dari naiknya harga BBM non-subsidi.

“Kita ingin Pertamina menjelaskan apa langkah yang sedang diantisipasi sejauh ini. Cuma memang ini kejadian di seluruh dunia ya, kita prihatin tapi kita tidak boleh kalah dengan krisis atau resesi yang ada,” ujar Faisol sebelum mengikuti Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut, terkait adanya kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Komisi VI DPR RI akan menghitung terlebih dahulu sejauh mana efek kenaikan harga tersebut terhadap inflasi.

“Banyak yang sudah meminta kenaikan harga pertalite, tapi kita masih menghitung sejauh mana tentunya efek terhadap inflasi,” imbuhnya.

Menurut Faisol, faktor inflasi penting untuk diperhitungkan, sebab akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi di tengah krisis yang sedang terjadi.

“Inflasi bukan sepenuhnya jelek ya, tapi kita ingin daya beli masyarakat tetap ada, kita juga tidak ingin itu memicu kenaikan yang gila-gilaan terhadap barang kebutuhan pokok,” ungkap legislator dapil Jawa Timur II tersebut.

Untuk itu ia berharap, apapun nanti solusi yang dilakukan, akan tetap bisa menjaga kemampuan daya beli masyarakat.

“Yang penting dijaga kemampuan daya beli masyarakat,” tegas Faisol.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui tambahan subsidi BBM tahun ini. Untuk itu, pemerintah diminta mencari solusi lain untuk menyiasati kenaikan harga minyak dunia. (bia/sf)

Sementara anggota Komisi VI DPR RI, Muslim, menegaskan pemerintah perlu mengkaji ulang jika kemudian harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Terlebih, ekonomi Indonesia kini dinilai semakin berat.

“Berkaitan dengan subsidi, ditambah lagi situasi ekonomi Indonesia semakin berat, saya berharap pemerintah dapat mengkaji ulang, jangan langsung kenaikan harga BBM bersubsidi terus berkali-kali lipat, apalagi sampai Rp2000-Rp3000. Ini kan enggak sekali dua kali (kenaikan harga BBM bersubsidi) ya,” ujar Muslim sesaat sebelum Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Politisi Partai Demokrat tersebut menambahkan, pemerintah diminta untuk dapat mengevaluasi kembali siapa saja yang benar-benar berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tepat sasaran dan rakyat yang mengharapkan subsidi seperti petani dan nelayan tetap bisa mendapatkannya.

“Pemerintah harus juga melihat rakyat lagi menjerit semua, lagi sulit, apalagi semenjak pandemi 2021, saya yakin pemerintah khususnya Pertamina harus mengevaluasi mana-mana subsidi yang betul-betul buat rakyat, dan mana yang tidak perlu disubsidi,” imbuh legislator daerah pemilihan (dapil) Aceh II tersebut.

Muslim berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi karena dikhawatirkan dapat mengganggu kondisi ekonomi rakyat yang sedang berat.

“BBM bersubsidi seperti Pertalite yang menyentuh rakyat bawah itu jangan dinaikkan. kalau dinaikkan mungkin ya pada kalangan menengah ke atas. Sehingga subsidi itu betul-betul rakyat jangan terganggu dengan situasi kondisi ekonomi yang sedang berat hari ini,” tegasnya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: BBM Subsidi