JAKARTA.NIAGA.ASIA–Legislator/Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk perluasan tanaman jagung agar pemenuhan kebutuhan jagung dalam negeri bisa terpenuhi.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk mematok harga jagung di kisaran Rp4000 per kilogram tidak akan bertahan lama jika hanya mengandalkan stok Bulog (Badan Urusan Logistik).
“Tentu kalau ingin mengintervensi pasar, siapkan Bulog untuk kasih turun jagungnya ke pasar. Bukan Kementan (Kementerian Pertanian) saya kira, karena Kementan tidak memegang stok jagung. Kalau itupun ada jagungnya, Bulog, dan seberapa lama Bulog bisa mengintervensi pasar?” tanya Suhardi dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama jajaran Kementan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut mengasumsikan, apabila Bulog memiliki satu juta ton, maka pemerintah dapat mempengaruhi harga jagung di pasaran selama tiga hingga empat bulan mendatang.
Menurut Suhardi, pada dasarnya harga pasti akan naik kalau permintaan lebih besar daripada penawaran. Sehingga, tidak akan bisa kalau tidak didorong perluasan tanaman jagung. Selain itu, ia melihat bahwa anggaran yang dialokasikan saat ini belum memberikan support besar pada jagung.
“Kita pahami karena alokasi anggaran Kementan tiga tahun terakhir turun terus dari Rp22 (triliun) hingga tinggal Rp14,5 (triliun). Jadi, saya kira Pak Presiden juga harus mempertimbangkan instruksinya dengan alokasi anggaran di sektor yang kita harapkan, (untuk) bisa menopang pertanian di Indonesia ini,” tandas Suhardi.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin turut mempertanyakan mengenai hasil pertemuan Presiden RI dan Kementerian Pertanian yang menghasilkan kesepakatan untuk mematok harga jagung dengan harga kisaran Rp4000/kg.
“Data produksi jagung yang ada saat ini masih kacau, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut dari Kementan,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan agar penajaman anggaran tahun mendatang harus berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional yang berdampak cepat.
“Kami mengingatkan program kegiatan tahun 2022 harus menghasilkan quick result terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Akan lebih baik jika program dan kegiatan itu bersifat masif, bervolume besar, dan berdampak nasional,” tuturnya saat membuka rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Selama lima tahun terakhir, dirinya sangat menyayangkan sebagian besar program yang disusun oleh Kementan Tahun 2022 hanya merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya. Ia pun ikut mempertanyakan apakah program yang diulang tersebut memberikan dampak yang signifikan kepada pertanian Indonesia.
“Jangan hanya sekadar copy-paste saja. Buat yang perubahan yang nyata dan bernilai bagi petani,” tanggap Sudin. Ditambah lagi, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu menilai anggaran kegiatan yang bersifat serimonial masih perlu dipertajam kembali.
Menurutnya, anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk meningkatan kuantitas dan kualitas produksi, sarana prasarana, sekaligus alat serta mesin pertanian. Pengalihan ini akan lebih bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan hasil produk pertanian.
Selanjutnya, Sudin meminta agar kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tetap dilanjutkan serta ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kegiatan ini masih dibutuhkan khususnya bagi para petani Indonesia. P2 L dianggap bisa menjadi sarana untuk menciptakan ketahanan pangan baik dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun keluarga.
“Perumusan kegiatan dan program, kami ingatkan, harus benar-benar menyentuh dan berdampak kepada petani. Ini penting karena kita perlu mendukung pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19,” tandas Wakil Rakyat daerah pemilihan (dapil) Lampung I tersebut.
Sumber : Humas DPR RI | Editor : Intoniswan
Tag: Jagung