SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Seorang aktivis lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi, mengkhawatirkan ada konflik kepentingan di balik penunjukan Dhony Rahajoe ,seorang pimpinan pengembang properti terbesar di Indonesia, Sinar Mas, sebagai wakil kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Alasannya, Sinar Mas – yang didirikan salah satu konglomerat di Indonesia, mendiang Eka Tjipta Widjaja – memiliki lahan properti sekitar 500 hektare, lahan penambangan batu bara, hingga kelapa sawit di Kalimantan Timur, yang tidak jauh dari lokasi calon ibu kota baru.

Dikhawatirkan perusahaan raksasa ini akan lebih mendapatkan prioritas dan perlindungan dengan penunjukan pimpinannya di lembaga publik tersebut.

Namun Dhony Rahajoe, pimpinan Sinar Mas yang ditunjuk Presiden sebagai wakil kepala otorita IKN, menyatakan akan mundur dari semua jabatannya di perusahaan raksasa tersebut.

Presiden Joko Widodo  melantik Dhony untuk mendampingi Kepala Otorita IKN yang baru, Bambang Susantono di Istana Negara, Kamis (10/3/2022).

Dihubungi secara terpisah, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy Tutoroong, menepis kekhawatiran adanya konflik kepentingan itu.

Alasannya, tugas dan wewenang mereka mengacu rencana induk pembangunan ibu kota baru yang sedang disiapkan menjadi peraturan presiden.

Pegiat lingkungan dari LSM Trend Asia, Yuyun Indradi, mengkhawatirkan “ada konflik kepentingan” di balik penunjukan Dhony Rahajoe sebagai wakil kepala otorita IKN Nusantara.

Dia khawatir perusahaan raksasa Sinar Mas “akan lebih mendapatkan prioritas dan perlindungan” dengan penunjukan pimpinannya di lembaga publik tersebut.

“Konflik kepentingan [dalam penunjukan Dhony] yang diamini, dan tidak dianggap masalah yang sebenarnya masalah, itu menjadi semacam kanker buat negara ini,” kata Yuyun kepada BBC News Indonesia, Kamis (10/03).

“Karena, yang sangat mungkin muncul, akomodasi terhadap usaha dan pengusaha, menjadi prioritas, atas nama investasi, misalnya,” jelasnya.

Dan ‘perlindungan’ terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan itu, menurutnya, bakal diutamakan dibandingkan kepentingan lainnya.

“Misalnya, dibanding perlindungan terhadap lingkungan, sumber daya alam, ataupun masyarakat,” kata Yuyun.

“Serta banyak kasus dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkaran wilayah ibu kota negara itu tidak terselesaikan juga,” ujarnya.

Dia tak menepis keberadaan perusahaan-perusahaan besar pemilik konsesi di Kalimantan Timur, itu memiliki kekuatan hukum atau legal.

Namun, menurutnya, pihaknya justru memasalahkan peraturan atau undang-undang di balik semuanya.

“Karena aturan itu dibuat untuk mengakomodasi kepentingan mereka,” kata Yuyun. Dia menyontohkan keberadaan UU Omnibus Law.

**) Artikel ini disadur dari BBC News Indonesia yang sudah ditayangkan dengan judul; Wakil kepala IKN Nusantara dipegang pimpinan Sinar Mas Dhony Rahajoe, LSM lingkungan khawatir ‘ada konflik kepentingan’

Tag: IKN Nusantara