SAMARINDA. NIAGA.ASIA-Ketua DPRD Kaltim, H Makmu HAPK ingin pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru diselaraskan dengan pembangunan IKN itu sendiri.

“Ironis sekali nanti ketika IKN resmi pindah ke Benua Etam namun pembangunan masyarakatnya masih tertinggal,” ungkap Makmur pada Jumat (22/4/2021) di Pendopo Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

“Jangan sampai tenaga kerja lokal hanya jadi penonton,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi Golkar ini juga meminta dilakukan  sinkronisasi pembangunan kabupaten dan kota penyangga IKN seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan Penajam Paser Utara (PPU), agar bisa berjalan secara beriringan.

“Jangan sampai ada daerah yang berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program kegiatan menurutnya juga harus diperhatikan,” kata mantan bupati Berau ini.

Makmur juga mengingatkan soal kesiapan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, perlu disertifikasi agar bias mengisi lowongan kerja di IKN. Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota di kaltim sudah harus mulai merencanakan bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan di IKN.

“Jadi saya ingin pembangunan IKN itu sejalan dengan pembangunan masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan ahli, lanjut Makmur, penting dikomunikasikan segera. Jika  Pemkab atau Pemkot mengalami kendala mencetak tenaga kerja terampil, bisa disampaikan dan dijembatani oleh Pemprov Kaltim.

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: Ibu Kota BaruTenaga Kerja