TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyerahkan 47 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah selesai menyusun anggaran kas untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2.050.800.000.000 tau naik 12,44 persen dibandingkan anggaran murni tahun 2021.
Anggaran sebesar Rp2 triliun itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 210 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1,840 triliun lebih. Pengunaannya untuk belanja belanja operasi sebesar Rp 1,286 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp 478 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 44 miliar lebih, dan belanja transfer sebesar Rp 242 miliar lebih.
“Dibanding APBD murni tahun anggaran 2021, jumlah pada APBD tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar 12,44 %. Saya berharap peningkatan anggaran ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” terang Bupati Berau, Sri Juniarsih, ditemui media usai penyerahan DPA-SKPD, di Balai Mufakat, Senin (3/1/2022).
Penyerahan DPA disertai dengan penyerahan SK pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), SK bendahara pengeluaran dan SK Alokasi Uang Persediaan. Ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemkab Berau untuk mempercepat proses pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
“Oleh karena itu saya berharap seluruh pimpinan SKPD untuk segera setelah menerima DPA ini lakukan koordinasi internal dengan bawahan, untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara menerbitkan surat keputusan pengelola kegiatan, serta SK lainnya yang terkait dengan program kegiatan,” tambahnya.
Istruksikan lelang kegiatan selesai Maret
Selain itu, pengguna anggaran juga segera menetapkan Rencana Umum Pengadaan dan menyampaikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Yang terpenting juga adalah proses lelang pengadaan barang/jasa untuk dilaksanakan di awal tahun, setidaknya pada Maret 2022 proses lelang selesai dilaksanakan.
“Tidak perlu ragu melaksanakan program dan kegiatan, selama berpegang dan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku. SKPD juga harus membuat rencana kerja operasional sehingga program kegiatan dilaksanakans esuai jadwal. Tingkatkan juga serapan anggaran dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Tak lupa, Sri Juniarsih juga mengingatkan SKPD agar disiplin dalam menyampaikan melaporkan serapan dana setiap bulannya kepada instansi teknis sehingga penyerapan dana dapat lebih dioptimalkan. Terlebih, dalam penatausahaan keuangan anggaran tahun 2022, Berau juga telah full menggunakan SIPD yang secara sistem langsung dipantau oleh Kemendagri dan KPK, sehingga semuanya bisa lebih cepat dan efisien.
Sedangkan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah menjelaskan jika sebagai wujud kesatuan langkah dalam percepatan pelaksanaan APBD 2022 dengan harapan program, kegiatan serta sub kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka diperlukan adanya DPA-SKPD ini.
“Seperti yang diketahui, DPA-SKPD merupakan dasar bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada masing-masing SKPD,” terang Maulidiyah.
Dalam acara penyerahan DPA-SKPD ini juga dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, serah terima hibah Bandara Kalimarau dan penandatanganan hibah lahan SD dan SMP Katolik WR.Supratman, penandatanganan surat kuasa khusus antara BPKAD dengan Kepala Kejaksaan Negeri Berau tentang pengamanan aset, penyerahan SK Bupati tentang PPA, KPA, bendahara pengeluaran/penerimaan, serta SK Bupati tentang penetapan uang persediaan tahun anggaran 2022.
Juga penyerahan piagam penghargaan kepada Kejari Berau sebagai mitra Pemkab dalam pengamanan aset daerah, penyerahan piagam penghargaan kepada beberapa SKPD yang kinerjanya bagus, dan penyerahan piagam penghargaan kepada pemerintah kampung dalam pengelolaan aset kampung.
Penulis: Rita Amelia I Editor: Intoniswan
Tag: APBD Berau