SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Panitia Khusus ( Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2020 DPRD Kaltim, DR. H Rusman Ya’qub kritisi lemahnya manajemen data penduduk di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltim.

“Akibat lemahnya data penduduk, setiap pemerintah pusat  (kementerian) mau menyaulurkan bantuan, terutama untuk penduduk penyandang masalah sosial, misalnya penduduk miskin, pemerintah daerah perlu waktu lama untuk menyediakan, akhirnya bantuan juga lambat diterima masyarakat,” kata

Rusman Ya’qub, Rabu (07/04/2021) usai melakukan melakukan rapat sejumlah OPD.

Menurut politisi PPP ini, dalam merencanakan pembangunan daerah, dibutuhkan data penduduk yang valid, sudah terverifikasi, akurat. Tapi faktanya data demikian belum tersedia, kalaupun ada antar OPD terkait, angaknya berbeda-beda.

“Dampak tak tersedianya data yang update, misalnya bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid tahun 2020 lambat tersalurkan. Kerena data yang tersedia data beberapa tahun lalu, maka perlu waktu 2 bulan meng-update-nya,” ujar Rusman.

Kemudian kerap ditemui, data antara OPD satu dengan yang lain kadang tak sinkron, sehingga pada saat ada program yang berkaitan dengan masyarakat emerintah harus kembali melakukan pendataan.

“Data tiap OPD terkait ada. Tetapi ketika disandingkan, malah menimbulkan kita bingung  sendiri,” ujar Rusman.

Dari itu, lanjut anggota DPRD Kaltim asal Dapil Samarinda ini, Pansus LKPJ merekomendasikan adanya sistem Big Data atau data terpusat. Perlu satu OPD yang berwenang dan memegang kendali dalam Big Data.

“OPD lain sifatnya hanya mendukung pengisian data sesuai dengan teknis dan bidangnya. Setelah itu, dikumpulkan ke Big Data,” jelas Rusman.

Selain itu, Rusman juga meminta Kaltim menggunakan sistem data pilah sehingga perencanaan pembangunan daerah kedepan bisa tepat sasaran dan membebani anggaran terlalu besar.

Penulis : Muhammad Fahrurozi | Editor : Intoniswan

Tag: Pansus LKPJ Gubernur Kaltim