SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan menghadapi banyak hambatan.

Hambatan yang nyata adalah tanah di Kaltim yang tidak subur karena tingkat keasamannya tinggi, alih fungsi lahan pertanian untuk tambang batubara, usia petani sebagian besar di atas 39 tahun, rendahnya minat generasi muda berusaha di usaha tani, petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, hingga luas lahan yang dimiliki petani semakin sempit, karena sudah dibagi-bagikan ke anak-anaknya.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si menjawab pertanyaan Niaga.Asia dalam konferensi pers yang diselenggarakan Diskominfo Kaltim di kantor Diskominfo Kaltim, Jum’at sore (16/2/2024).

Menurut Yana, semakin menyusutnya luas lahan pertanian, utamanya sawah karena adanya alih fungsi jadi tambang batubara dan keperluan lainnya, serta rendahnya minat generasi muda bertani adalah fakta nyata.

“Sebagian besar petani di Kaltim berusia di atas 39 tahun, usia yang cukup tua, produktivitasnya sudah menurun. Sedangkan generasi muda tidak begitu berminat di bidang usaha tani tanaman pangan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian Tahun 2023, BPS mencatat jumlah petani di Kaltim yang usianya di atas 39 tahun, baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 59.318. Sedangkan petani berusia di bawah 39 tahun yang dikelompokkan petani milenial hanya 15.941.

Tentang jumlah petani di Kaltim yang tergolong petani gurem karena lahan usahanya kurang dari 0,5 hektar, penyebabnya adalah, petani yang semula punya lahan misalnya 2 hektar, karena sudah berusia lanjut, kemudian mewariskan tanah tersebut ke anak-anaknya. Kalau anaknya 3 atau 4 orang, lahan yang 2 hektar itu dibagi 3 atau 4, sehingga satu anak hanya dapat lebih kurang 0,5 hektar.

“Makanya BPS saat melakukan Sensus Pertanian Tahun 2023 menemukan angka petani gurem sebanyak 47.260 atau 26,47% dari 178.543 petani di Kaltim. Kepemilikan lahan per petani berkurang,” kata Yana.

Jumlah petani di Kaltim sebagaimana hasil Sensus tersebut, tidak semuanya petani tanaman pangan dan hortikutura, sebab mencakup  petani yang usahanya perkebunan sawit, karet, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lainnya.

Tentang pupuk subsidi, menurut Yana, petani di pedalaman memang agak kesulitan mendapatkan. Faktornya adalah, pupuk subsidi diperuntukkan pemerintah hanya untuk 9 komoditi pertanian, yakni pertanian padi, kedelai, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe, tebu, karet, dan coklat.

“Untuk usaha tani di luar 9 komoditi tersebut, tak bisa mendapatkan pupuk subsidi,” terangnya.

Selain itu, petani di Kaltim juga banyak tak menggunakan pupuk anorganik di usaha taninya sebab, petani punya hitungan-hitungan sendiri atas uang yang harus digunakan membeli pupuk, sedangkan hasil usaha taninya, menurut petani tidak meningkat.

“Petani berpikir, pakai pupuk pabrikan atau tidak, produktivitas tanamannya juga sama saja,” ungkap Yana.

Tentang masalah cabe, dimana Kaltim tak kunjung bisa swasembada, Yana mengatakan, petani yang menanam cabe di Kaltim, dari dulu jumlahnya sedikit, kalaupun ada yang bercocok tanam cabe, itupun di lahan yang sangat terbatas. Belum ada petani yang bertanam cabe di lahan lebih dari satu hektar.

Khusus untuk cabe yang selalu jadi andil membentuk inflasi di Kaltim dari tahun ke tahun, faktor penyebabnya adalah suplai dari daerah penghasil, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa, tidak ada jadwal yang pasti. Saat permintaan cabe naik, stok kosong karena belum tiba di Samarinda atau Balikpapan.

Agar stok cabe tersedia dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim bekerjasama dengan Pemkot Samarinda telah membeli tempat penyimpanan cabe, dimana dikelola oleh Perumda Varia Niaga.

“Pada tahun ini Pemkot Balikpapan juga akan menyediakan tempat penyimpanan cabe di Balikpapan,” kata Yana.

Keberadaan dua tempat penyimpanan cabe tersebut, diharapkan bisa membuat stok cabe tersedia dalam yang cukup, sehingga, kalau suplai cabe ada keterlambatan dari luar daerah, stok yang ada dilepas ke pasar, sehingga harga cabe stabil, tidak seperti sekarang, kalau harganya naik, naiknya tinggi sekali.

Meski menghadapi banyak kendala dalam memajukan pembangunan pertanian, tapi Yana menegaskan, Pemprov Kaltim akan berusaha terus mengatasi yang ada dengan menerapkan pola pertanian modern, memaksimalkan produktivitas lahan petanian yang diusahakan masyarakat, walau tidak luas, melalui intensifikasi membangun infrastruktur pendukung pertanian, seperti bendungan, membangun dan memelihara jaringan irigasi, dan lainnya.

“Pemerintah terus bekerja, meski hasilnya belum seperti yang diharapkan wartawan,” pungkasnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: Pertanian