TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Salahsatu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini sedang memproses tawaran hak Participating Interest (PI) 10 persen daerah dari kontraktor PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC) yang akan mengelola Wilayah Kerja (WK) Blok Nunukan, Kabupaten Bulungan.
Selain itu juga menerima tawaran serupa di WK Blok Maratua II, yang juga berada di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Pemprov Kaltara, pada prinsipnya setuju dengan rencana tersebut. Hal serupa juga dinyatakan pemerintah kabupaten yang wilayahnya menjadi rencana itu. Yakni, Pemkab Nunukan, Bulungan dan Tana Tidung.
Demikian dikemukakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H Irianto Lambrie, Senin (13/7/2020).
Menurut gubernur, untuk legitimasinya, persetujuan rencana pengembangan WK Blok Maratua II akan dibuatkan dalam laporan berita acara untuk selanjutnya ditandatangani para pihak terkait.
Melalui OPD terkait, lanjut gubernur, dia minta untuk terus berkoordinasi terkait peluang bisnis yang memungkinkan ini serta mensinkronkan dan mengintegrasikan data pembangunan Provinsi Kaltara.
“Harapannya, jika blok ini telah berjalan, tidak akan mengalami kendala atau hambatan,” ujarnya.
Penawaran PI 10 persen ini berdasarkan Permen ESDM No. 37/2016, tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Menindaklanjuti tawaran ini, Pemprov Kaltara melalui Gubernur akan segera menyurati SKK Migas.
Untuk berpartisipasi, syaratnya adalah ada BUMD, peraturan daerah dan lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini harus kita persiapkan. Apabila PI tersebut dapat direalisasikan, dan Kaltara bisa ikut ambil bagian. Yaitu melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) akan memberikan banyak keuntungan untuk Daerah.
“Di samping keuntungan secara langsung, dampak positif lainnya juga akan sangat besar bagi perekonomian Kaltara. Di antaranya penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Juga efek positif lainnya,” ungkap gubernur. (adv)
Tag: Migas