SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengakui adanya penurunan penerimaan daerah tahun ini, baik itu dari pendapatan asli daerah maupun dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam, karena turunnya volume dan nilai ekpsor, serta kinerja ekonomi daerah.

“Apalagi, juga terjadi penurunan  harga jual batu bara. Ini pun memengaruhi penerimaan daerah  Kaltim, pemerintah pusat juga. Jadi, ini turunnya secara global. Semua daerah mengalami, tidak hanya Kaltim,” kata Hadi Mulyadi, Sabtu (13/9/2020).

Tentang kemungkinan terjadi krisis ekonomi nasional seperti yang dikatakan Menteri Polhukam Mahfud MD, menurut Wagub, mungkin saja, tapi semoga saja tidak terjadi, yang diperlukan tetap waspada.

Tentang kebijakan pemerintah pusat yang membuka peluang bagi daerah meminta pinjaman untuk pemulihan ekonomi di daerah, Wagub menegaskan, hingga saat ini Pemprov Kaltim belum berencana membuat keputusan minta pinjaman ke pemerintah pusat.

“Proyek-proyek  besar di Kaltim  sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi kita belum perlu pinjam ke pusat. Karena, pinjaman itu tentu akan jadi hutang,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Niaga.Asia, pada masa normal, atau sebelum masa pandemi COVID-19, PAD Kaltim, seperti tahun 2019 mencapai Rp5,6 triliun, terbesar besumber dari PBB-KB (Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor), PKB/BBNKB (Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tapi pada tahun ini (2020) ketiga komponen PAD tersebut dipastikan menurun, karena adanya pembatasan kegiatan berusaha sejak Maret 2020 hingga saat ini, melemahnya ekonomi daerah juga membuat penjualan kendaraan bermotor di Kaltim menurun drastis. (humasprov kaltim/001)

 

Tag: Ekonomi Kaltim