TANJUNG SELOR.NIAGA.ASIA-Pengelola anggaran/keuangan harus memperkuat integritas dan profesionalisme, karena sesuai arahan Presiden Joko Widodo,  pengelolaan keuangan saat ini tidak lagi penting hanya melihat administrasinya, kerapian laporan, dan realisasi yang besar. Namun yang lebih utama, adalah outputnya, apa manfaatnya  dan apakah manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H Irianto Lambrie saat menyerahkan DIPA, Dana Transfer Daerah dan Dana Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, serta Satuan Kerja yang ada di Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (21/11). (lihat grafis)

Menurut gubernur, supaya anggaran bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penting   melakukan pengawasan. Tidak ada yang mudah, namun juga tidak ada yang sulit, kalau  dilakukan dengan ikhlas, niat baik, serta kerja keras.

“Semua harus diawali dari niat yang baik. Kalau niatnya sudah baik, hasilnya akan baik juga,” kata gubernur.

Gubernur juga berpesan, jangan melihat besar kecilnya nilai anggaran. Tapi bagaimana  mengelola uang itu, dengan baik dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat

“Lakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja. Utamakan belanja yang benar-benar prioritas. Kurangi belanja yang tidak memberikan manfaat,” tegasnya.

Soal penerimaan DIPA untuk pemerintah daerah tidak boleh diwakilkan, wajib kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menerimakan, gubernur menegaskan, karena DIPA, bagian amanah yang yang wajib dilaksanakan dan sekaligus harus dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan penyerahan DIPA tersebut, gubernur  menyampaikan apresiasinya dan penghargaan kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, karena telah banyak berkontribusi untuk Kalimantan Utara. (001)

Tag: Irianto Lambrie