Perpustakaan gereja di Batavia dirintis sejak tahun 1624 namun akibat berbagai kendala baru diresmikan pada 27 April 1643, bersamaan dengan pengangkatan pendeta Ds (Dominus) Abraham Fierenius sebagai kepalanya. (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Perpustakaan pertama ada di Indonesia, yang kala itu disebut dengan Hindia Belanda tercatat adalah perpustakaan gereja di Batavia yang telah dirintis sejak tahun 1624 namun akibat berbagai kendala baru diresmikan pada 27 April 1643, bersamaan dengan pengangkatan pendeta Ds (Dominus) Abraham Fierenius sebagai kepalanya.

Pada masa itu layanan peminjaman buku yang diselenggarakan perpustakaan gereja Batavia tersebut tidak hanya dibuka untuk perawat rumah sakit Batavia, namun juga untuk pemakai lainnya.

“Setelah itu tidak terdapat catatan tentang keberadaan perpustakaan di Indonesia untuk waktu yang cukup lama,” kata admin situs Perpustakaan BSN (Badan Standarisasi Nasional).

Perpustakaan di Indonesia yang tercatat keberadaannya setelah itu adalah perpustakaan milik Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan ini didirikan pada 24 April 1778, semasa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen berdiri atas prakarsa Mr J.C.M. Rademaker, ketua Raad van Indie. Organisasi tersebut mengandalkan sumbangan dermawan serta bantuan keuangan dari Raad van Indie.

Ketika VOC bubar tahun 1799, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tetap beroperasi dengan mengandalkan sumbangan dermawan dan gubernemen. Perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen mengeluarkan katalog buku yang pertama di Indonesia dengan judul Bibliotecae Artiumcientiarumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus, hasil suntingan P.Bleeker. Edisi kedua terbit tahun 1848 dengan judul dalam bahasa Belanda.

Karena dianggap berhasil dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bahasa, ilmu bumi dan antropologi di Hindia Belanda, dan mampu menerbitkan Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen serta Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde secara teratur, maka pada tahun 1924 nama perhimpunan tersebut mendapat tambahan Koninklijk, sehingga menjadi Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Perpustakaan Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen merupakan perpustakaan khusus karena koleksinya bersifat khusus serta pemakainya terbatas pada peneliti. Ketika pemerintah Belanda meluncurkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur stelsel) muncullah perkebunan dan balai penelitian bidang pertanian.

Sistem Tanam Paksa secara tidak langsung mendorong pendirian perpustakaan penelitian bidang pertanian serta tumbuhnya majalah pertanian di Indonesia. Salah satu perpustakaan pertanian yang paling tua serta masih sintas sampai saat ini ialah Bibliotheek’s Lands Plantentuin te Buitenzorg yang didirikan pada tahun 1842. Pada tahun 1911 namanya diubah menjadi Centra Natuurwetenschappelijke Bibliotheek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Nama tersebut kemudian diubah lagi menjadi Biblioteca Bogoriensis.

Pemberlakuan Tanam Paksa membawa keuntungan bagi pemerintah Hindia Belanda namun membawa kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Terjadi bencana kelaparan di berbagai tempat, misalnya di Purwodadi. Berbagai kesengsaraan yang dialami bangsa Indonesia tersebut menimbulkan kritikan pedas dari kalangan Parlemen Belanda disertai tuntutan untuk membalas hutang budi penduduk Indonesia.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian menerapkan kebijakan hutang budi yang diwujudkan dalam bentuk Etisch Politiek (Politik Etis), terdiri dari irigasi, transmigrasi dan edukasi.

Dalam kaitannya dengan edukasi, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah bagi pribumi yang dinamakan volkschool (sekolah rakyat), yang menerima tamatan sekolah rendah angka dua (ongko loro). Perpustakaan pada volkschool disebut Volksbibliotheek dengan koleksi dipasok oleh Volkslectuur (kelak berubah menjadi Balai Pustaka).

Volksbibliotheek melayani bacaan bagi guru, murid dan penduduk sekitar sekolah. Pelayanan untuk penduduk sekitar ini merupakan langkah maju karena dengan demikian perpustakaan sekolah sudah terlibat dalam kegiatan komunitas, sesuatu yang baru dilancarkan UNESCO enam puluh tahun kemudian.

Murid dan guru tidak dipungut bayaran, sedangkan komunitas setempat harus membayar 2,5 sen untuk dua buku yang dipinjam selama dua minggu. Karena volkschool berada di bawah wewenang Kantor Pendidikan, maka secara berkala inspektur sekolah memeriksa perpustakaan yang mencakup inventaris peprustakaan serta data peminjaman.

Untuk Volksbibliotheek Jawa artinya volkschool yang berada di lingkungan etnik Jawa, pemerintah Hindia Belanda menyediakan 417 judul buku berbahasa Jawa serta 282 buku berbahasa Melayu.

Untuk Volksbibliotheek Sunda, pemerintah Hindia Belanda menyediakan 291 judul buku berbahasa Sunda serta 282 buku berbahasa Melayu. Untuk Volksbibliotheek Madura disediakan 67 judul buku dalam bahasa Madura serta 282 judul dalam bahasa melayu,. Untuk Volksbibliotheek Melayu, setiap perpustakaan sekolah memperoleh 328 judul buku berbahasa melayu.

Pada zaman Hindia Belanda sebenarnya tidak ada perpustakaan umum yang didanai oleh anggaran pemerintah. Perpustakaan umum justru didirikan oleh pihak swasta. Perpustakaan umum yang didirikan oleh swasta disebut openbare leeszalen, artinya ruang baca terbuka atau ruang baca (untuk) umum.

Adapun lembaga yang mendirikan openbare leeszalen adalah Gereja Katolik, Loge der Vrijmetselaren, Theosofische Vereeniging dan Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

Sumber:  Perpustakaan BSN | Editor: Intoniswan | Advetorial

Tag: Perpustakaan