Pertemuan Pj Gubernur Kaltim dengan Kepala Daerah se Kaltim Harus Sering-sering Dilakukan

 Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, anggota  Forkopimda, OPD Pemprov Kaltim, dan Bupati/Walikota se-Kaltim, di Hotel Platinum, Rabu (15/11) malam. (Foto Humas DPRD Kaltim)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, silaturrahmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Forkopimda, OPD Pemprov Kaltim, dan Bupati/Walikota se-Kaltim, harus sering-sering dilakukan. Silaturahmi ini bisa  sebagai upaya membangun komunikasi sekaligus koordinasi antara Pj Guburnur Kaltim dengan Forkopimda dan kabupaten/kota se Kaltim.

“Saat bersilaturahmi bisa sekaligus dibahas  isu-isu strategis dan persoalan yang ada di daerah. Pertemuan seperti ini harus sering-sering dilakukan,” kata Hasan di Hotel Platinum, Rabu (15/11) malam.

Menurutnya, dirinya menyambut baik upaya Pemprov Kaltim menyatukan persepsi dalam menangani persoalan yang perlu penanganan segera.

“Ini langkah positif dari Pak Pj Gubernur dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah. Apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini. Keamanan dan kelancaran porses pemilu itu harus terjamin,” ujarnya.

Selain itu, dari hasil pertemuan tersebut, Politisi Golkar ini memastikan, bahwa bupati/walikota se Kaltim akan melakukan pertemuan rutin minimal sekali dalam tiga bulan. Sementara, pertemuan Forkopimda akan dilaksanakan setiap bulan.

“Sudah disepakati dengan Pj Gubernur, paling tidak sekali tiga bulan kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat dengan kewenangan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenagan pusat di daerah,” terang Hasan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, dengan melakukan pertemuan seluruh Kapala daerah se Kaltim, dirinya mampu mengetahui persoalan-persoalan yang ada di daerah.

“Setidaknya bisa terlihat, dimana masih ada miskomunikasi dan misregulasi agar segara dapat ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebab itu sebut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi dan bertemu untuk menyinkronkan agar kewenangan bisa dilakukan lebih tepat sasaran.  “Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang harus menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” ucapnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: