SANGATTA.NIAGA.ASIA – Humas dituntut lebih profesional, baik dari segi kelembagaan maupun dari sisi sumber daya manusia (SDM), dalam menghadapi derasnya informasi digital melalui media sosial. Humas juga dituntut lebih cepat, akurat dan transparan, karena segala sesuatu sudah digital dan simple, ditambah jaringan komunikasi semakin luas serta alur birokrasi dan informasi yang semakin cepat.

Penguatan kelembagaan kehumasan bisa melaui terbitnya regulasi berupa perundang-undangan yang menjadi patokan dasar penyusunan tugas dan fungsi serta anggaran kehumasan. Selain itu dapat melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) jurnalistik dan fotografer kepada staf humas. Hal ini mengemuka saat rapat kerja kehumasan se-Kalimantan Timur, di atas kapal Kudungga, di pelabuhan Tanjung Bara, Sangatta Selasa (9/7).

Pendidikan kehumasan melalui pelatihan jurnalistik dan fotografer, harus dimiliki oleh setiap insan humas melalui lembaga terakreditasi. “Jangan sampai Diklat ke lembaga yang tidak berkompeten dalam bidang kehumasan dan harus tercatat dalam Dewan Pers,” kata Suryanto, dari Humas Bontang selaku pimpinan rapat pleno bidang Kelembagaan.

Sementara itu, Andik Riyanto dari Humas Pemprov Kaltim mengingatkan kepada seluruh Humas se-Kaltim agar menjalin koordinasi yang intensif, jika terjadi delik pers (pemberitaan pers yang melanggar hukum pidana). “Koordinasi ini sangat penting, agar tindakan yang diambil tidak cacat hukum,” tegas Andik.

Andik menambahkan dalam menghadapi wartawan abal-abal Humas, harus memiliki sikap tegas namun bersahabat dan tidak arogan. “Jika kita ragu akan kapasitasnya, ada kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menghindari wartawan model seperti ini. Pertama menanyakan kartu pers yang masih berlaku, dan apakah sudah lolos uji kempetensi wartawan (UKW). Jika tidak bisa menunjukkan, humas berhak menolak wawancara,” jelasnya. (hms4)