TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA -Persoalan terkait tapal batas antar kampung/desa, kelurahan dan  kecamatan di Berau, sangat rawan jadi konflik, sehingga  harus segera ditangani dan diselesaikan Pemkab Berau.

“Kalau dibiarkan berlarut-larut nanti akan menimbulkan konflik khususnya dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Jadi kalau bisa masalah ini jadi prioritas yang harus segera diselesaikan,” tegas salah satu anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo pada Niaga.Asia.

Masalah tapal batas rawan  memicu konflik, karena sudah lama  menimbulkan  silang pendapat lantaran tak ada kejelasan tapal batas wilayah. Apalagi kalau wilayah yang menjadi konflik itu memiliki sumber daya alam dan potensi bernilai tinggi.

“Pemkab Berau harus lebih serius soal ini. Karena selain rawan memicu konflik, juga menyangkut kepentingan yang lebih luas atau publik. Contohnya untuk investasi dunia usaha sangat membutuhkan kejelasan tapal batas wilayah di daerah, untuk mengetahui seberapa jauh nantinya usaha tersebut akan bisa dikembangkan,” ungkapnya.

Tak hanya masalah tapal batas desa, bahkan tapal batas wilayah antara kabupaten Berau dan Kutim pun hingga kini belum terselesaikan. Ketidakjelasan ini akan menghambat semuanya, mulai dari penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dan menghambat  pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan.

“ Yang beginilah harus menjadi perhatian penting. Segera carikan solusinya agar tidak berkelanjutan hingga bertahun-tahun,” tegas Falentinus.

Dari 100 kampung di Kabupaten Berau, masih ada enam kampung yang bersengketa soal batas wilayah, yaitu Kampung Merancang Ilir, Merancang Ulu, Melati Jaya Kecamatan Gunung Tabur, Bebanir Bangun, Gurimbang, dan Tanjung Perangkat Kecamatan Sambaliung.

Sedangkan untuk batas wilayah antar kabupaten yang menjadi objek sengketa dengan Kutai Timur  adalah Kecamatan Biduk-Biduk sampai Kecamatan Kelay. (mel/adv)

Tag: Pemerintahan Desa