SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Penetapan mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Periode 2009-2013, EW, oleh Polresta Samarinda sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi, direspons Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Dia menyayangkan, EW terseret kasus itu.

“Tentunya kita sangat prihatin, kita berdoa mudahan nanti yang bersangkutan bisa menghadapi ini dengan tabah. Kemudian memberikan penjelasan sebaik-baiknya,” kata Makmur, ditemui Niaga Asia di kantornya, Senin (10/2).

Untuk diketahui, EW disebut diduga menerima gratifikasi Rp 100 juta dari Rp 500 juta dana hibah yang dikucurkan dari APBD Kaltim Tahun Anggaran 2013 kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Eksekutif Intensif yang dipimpin ES (alm). Penetapan EW sebagai tersangka dirilis Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Damus Asa kepada media, Minggu (9/2).

Pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa uang suap sebesar Rp100 juta, yang diberikan terdakwa korupsi dan hibah pada 7 Februari 2020 lalu.

Makmur menjelaskan, tugas sebagai wakil rakyat ialah sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal itu, lanjutnya, ditetapkannya politisi Golkar tersebut sebagai tersangka, merupakan kelalaiannya saat menjalankan tugas.

“Mungkin saja itu hal yang tidak sengaja, beliau tidak tahu. Bisa saja terjadi itu. Mungkin ada hal-hal yang di luar kemapuan kita. Karena, tugas kita sebagai DPRD ini yang mengesahkan, yang memberikan pokok pikiran, yang menyangkut ini. Harapan kita, yang menjadi keinginan kita, itu masyarakat menjadi lebih baik dan sempurna,” ujar Makmur.

Makmur meminta kepada anggota legislatif saat ini, untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang telah diberikan masyarakat.

“Saya mengingatkan, termasuk ke diri saya, kita ikut memikirkan dan memberikan pokok pikiran dalam pembangunan Kaltim ini, ya betul-betul. Dalam artian tidak lagi terlibat secara langsung hal-hal seperti itu. Saya kira itu menjadi perhatian kita semua, termasuk saya sendiri dan seluruh anggota dewan,” sebut Makmur.

Lebih lanjut, Makmur juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim, untuk bersama mengawasi jalannya semua proyek agar berjalan baik. “Jangan sampai kualitasnya tidak memenuhi harapan masyarakat, termasuk harapan DPRD. Ya seperti itu,” terangnya.

Masih dijelaskan Makmur, fokus persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kaltim, yakni persoalan aksesibilitas, air bersih, listrik, pertanian, perikanan dan kelautan, pendidikan serta kesehatan dan lainnya, menjadi hal utama yang akan dikerjakan dalam periode kepemimpinannya. (009)