Respons Pemerintah Soal Kebijakan APEC Kembangkan Pembayaran Uang Lintas Batas

Pertemuan APEC di Bangkok (handout/Kementerian Keuangan)

BANGKOK.NIAGA.ASIA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyambut baik selesainya pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances.

Pengembangan pembayaran lintas batas merupakan salah satu cara untuk mempercepat konektivitas digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi global. Mekanisme tersebut hadir sebagai bagian dari tren pertumbuhan digitalisasi transaksi keuangan yang semakin besar.

“Indonesia menyambut baik (APEC) Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi perekonomian anggota APEC untuk meningkatkan konektivitas pembayaran di kawasan,” kata Suahasil Nazara dalam event ‘The 29th APEC Finance Ministers’ Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Kamis 20 Oktober 2022.

Kolaborasi antarekonomi melalui pembayaran lintas batas memiliki manfaat yang menjanjikan untuk meningkatkan perdagangan internasional, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global.

“Kita mulai menunjukkan bahwa sistemnya berjalan dan berjalan dengan baik, dan kita bisa memperbesar sistemnya. Pembahasan juga dapat diperluas, tidak hanya dalam hal bilateral, tetapi juga pada pembahasan multilateral,” ujar Suahasil Nazara.

Untuk mencapai tujuan itu, pengembangan pembayaran lintas batas harus mempertimbangkan keadaan dalam negeri, termasuk kesiapannya dalam hal kapasitas, infrastruktur, dan regulasi. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat dioperasikan dan bermanfaat bagi ekonomi yang terlibat.

“Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu untuk beroperasi dengan standar, tata kelola, keamanan perlindungan konsumen dan semua yang dapat diamankan,” Suahasil Nazara menerangkan.

Harapannya, melalui mekanisme itu, negara anggota APEC dapat memperkuat kerja sama untuk ekonomi digital yang lebih inklusif, yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, ekonomi, dan industri.

“Dan yang lebih penting, kami juga harus menunjukkan bahwa sistem ini digunakan oleh semakin banyak pengguna. Tidak hanya oleh konsumen, tetapi juga oleh sektor bisnis,” demikian Suahasil Nazara.

Sumber : Humas Kementerian Keuangan | Editor : Saud Rosadi

Tag: