SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ribuan ton batubara yang berasal dari tambang koridoran di kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara terancam jadi arang, karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang berizin yang dokumennya biasa dipakai untuk memperdagangkan batubara koridoran belum disahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Salah satu pelaku tambang batubara koridoran yang tidak ingin ditulis, kepada Niaga.Asia, hari Minggu (17/3/2024) mengaku, batubara dari tambang koridoran, sudah hampir 8 bulan tak bisa diperjual-belikan karena ketiadaan dokumen dari tambang legal.
“Kita kan biasanya menggunakan dokumen dari perusahaan tambang legal untuk menjual batubara koridoran,” ucapnya.
RKAB merupakan dokumen yang wajib disusun oleh perusahaanpertambangan setiap tahun dan diajukan untuk disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau instansi yang mendapat pendelegasian kewenangan dari Kementerian ESDM.
“Dalam kebijakan yang baru, konsep persetujuan RKAB dibagi menjadi dua, yaitu RKAB Tahap Kegiatan Produksi disusun untuk jangka waktu kegiatan tiga tahun,” ucapnya.
Sedangkan tambang batubara koridoran dapat diartikan sebagai kegiatan mengeksploitasi batubara yang terdapat pada lorong-lorong atau kawasan yang menghubungkan wilayah tambang suatu perusahaan, dimana di dalam kawasan tersebut sudah ada permukiman masyarakat.
Menurut sumber Niaga.Asia itu, batubara dari tambang koridoran yang jumlahnya ribuan ton tersebut, sudah berada diberbagai tempat penumpukan yang tersebar di Samarinda dan Kutai Kartanegara selama 8 bulan lebih.
“Karena sudah berbulan-bulan di penumpukan, maka terancam jadi arang,” paparnya.
Ditambahkan, kalaupun nanti diperoleh dokumen sebagai “baju” untuk memperdagangkannya, sudah pasti harganya sudah jadi sangat murah, karena kualitasnya sudah menurun.
“Bisa jadi harganya tinggal dalam hitungan antara Rp100 ribu sampai Rp120 ribu per ton. Harganya tidak menutup lagi biaya menambangnya,” ucapnya.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: batubara