JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amir Uskara menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah setiap tahunnya dengan anggaran yang cukup besar dari APBN belum…
Tag: PMN
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Anis Byarwati mengingatkan agar BUMN yang memperoleh PMN berkomitmen penuh memperbaiki tata kelola perusahaan sebab, total investasi PMN (Penyertaan Modal…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Hendrawan Supratikno mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan klasterisasi BUMN. Adanya klasterisasi BUMN yang berdasarkan pada relevansi terhadap kesejahteraan sosial dan performa…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5,7 Triliun yang bersumber dari alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN Tahun Anggaran 2023 kepada 4 BUMN. Adapun…
BANDUNG.NIAGA.ASIA – Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya menyoroti PT. KAI yang mendapat beban penugasan dari pemerintah yang cukup berat, salah satunya terkait Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Wahyu menyampaikan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Hasil Pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 terhadap kegiatan pengendalian dan evaluasi Program oleh Kementerian BUMN, menyatakan Kementerian BUMN belum sepenuhnya melakukan pengendalian…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan penelahan efektivitas dan penyerapan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah BUMN. Penelahaan ini menjadi penting sebab pemberian PMN haruslah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Pertumbuhan penerimaan negara yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami fluktuasi di tengah pandemi COVID-19. Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang makin membaik di tahun…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)…
JAKARTA.NIAGA.ASIA– Penggunaan sisa anggaran untuk pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam bentuk Penyertaan Modal negara (PMN) harus ikuti prosedur, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut UU tersebut, penggunaan sisa…