JAKARTA.NIAGA.ASIA – Target inflasi tahun 2023 sebesar 3,30 persen perlu dijaga secara ketat, pasalnya hingga Juli 2022 tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% (yoy). Bahkan, pada Juli 2022 indeks harga komoditas kelompok pangan telah melonjak lebih dari 10,47 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).
Kenaikkan harga pangan dinilai telah melebihi batas wajar, mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5 persen atau 6 persen. Inflasi tinggi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Beban APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan, akan berdampak terhadap anggaran subsidi dan kompensasi energi yang semakin meningkat.
Demikian catatan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati atas Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2023 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2022.
Menurut Anis, target pertumbuhan ekonomi 2023 yang diperkirakan sebesar 5,3 persen akan sangat sulit untuk dicapai. Hal ini tidak lepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan II Tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh terjadinya windfall akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar internasional.
“Diperkirakan windfall tersebut akan segera berakhir pada tahun 2023,” katanya.
Bahkan lembaga International Monetary Fund (IMF), tambah Anis, memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023.
“Pemerintah harus bisa mempertahankan kinerja ekspor dan meningkatkan laju investasi dan tingkat konsumsi masyarakat untuk bisa mencapai target angka pertumbuhan tersebut,” ujarnya.
Karena itu, Anis mengingatkan agar Pemerintah dan BI perlu ekstra kerja keras dan waspada untuk menjaga laju inflasi yang akan terus meningkat, seiring dengan tingginya harga komoditas pangan dan energi di pasar Internasional.
“Perekonomian Indonesia memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi pada tahun 2023. Karena itu, pemerintah harus fokus benahi inflasi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, Indonesia masih memiliki sejumlah persoalan mendasar yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar. Indonesia juga masih memiliki masalah struktural yang seringkali menghambat jalannya pembangunan.
Di antaranya, lanjut Anis, kualitas sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya produktivitas dan daya saing.
“Serta, birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, serta belum bebas dari praktik moral hazard khususnya korupsi,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan
Tag: Inflasi