SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kesepakatan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), terkait penghapusan tenaga honorer, direspons anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan (Dapil) VI Sutomo Jabir.

Dia menyebutkan, di daerahnya, Bontang, Kutai Timur dan Berau, dengan diberlakukan regulasi tersebut, tidak sedikit tenaga honorer di bidang pengajar dan pelayanan kesehatan. Apalagi, sebagian besar berasal dari pelosok, sehingga perlu diprioritaskan.

“Karena saya dari Dapil yang masih banyak daerah terpelosok, saya berharap agar tenaga honorer yang mengajar di pelosok, dan tenaga kesehatan di pelosok, agar diprioritaskan menjadi PNS,” kata Jabir, Kamis (6/2).

Dengan keterbatasan yang sering dihadapi, dan juga jam kerja yang tidak teratur, serta cenderung banyak menghadapi kesulitan akses, lanjut Jabir, hal itu yang jadi bahan pertimbangan agar honorer di dua bidang tersebut perlu perhatian lebih.

“Kalau kita berbicara tenaga pendidik di pelosok, sangat luar biasa pengorbanan mereka dalam mencerdaskan anak bangsa. Mereka tidak lagi berbicara kebutuhan, melainkan murni mengabdikan diri mereka pada bangsa ini,” sebut politisi PKB itu.

Terlebih, menurutnya, tidak mudah untuk mencari tenaga, untuk mengabdikan diri di wilayah terpencil.

“Saya yakin tidak semua orang mau ditempatkan dipelosok. Karena hanya orang yang tulus mendedikasikan dirinya kepada negara, dan bangsa, yang mau ditempatkan di tengah keterbatasan,” ujar Sutomo.

Oleh karena itu, menurut Jabir, wacana perubahan tenaga honorer menjadi PNS untuk wilayahnya akan menjadi perjuangannya.

“Kesulitan bukan jadi hambatan bagi mereka. Belum lagi kalau tenaga medis. Tiba-tiba jam 12 malam ada yang ketuk pintu minta tolong ada keluarga mereka melahirkan. Jadi, saya tegaskan mereka harus jadi prioritas,” pungkasnya. (009)