BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, berbagai kebijakan fiskal terus dilakukan pemerintah untuk mendorong terciptanya industrialisasi yang berkelanjutan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun menjabarkan sejumlah strategi pemerintah, antara lain investasi di bidang sumber daya manusia, insentif industri, dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut diungkapkan Menkeu pada acara Kompas100 CEO Forum yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (01/11/2023). Event ini juga turut dihadiri Menpan-RB Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani menuturkan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, investasi di bidang SDM menjadi sangat penting, bahkan menjadi ciri dari suatu negara berpendapatan tinggi (high-income country).
“Makanya di dalam APBN, investasi di bidang sumber daya manusia adalah yang terbesar, pendidikan itu 20%, kesehatan 5,6% untuk tahun depan, dan untuk social safety net kita itu mendekati 18% kalau total terhadap subsidi kompensasi,” ujarnya.
Selain itu, Menkeu juga memaparkan insentif pemerintah kepada industri manufaktur, baik dari aspek penerimaan negara, belanja, maupun pembiayaan. Dari sisi penerimaan negara, pemerintah memberi insentif antara lain berupa tax holiday, tax allowance, dan skema pajak ditanggung pemerintah (DTP).
“Kita melakukan apa yang disebut tax holiday, tax allowance, atau kadang-kadang kita membuat tax yang ditanggung pemerintah DTP kayak seperti sekarang kita me-launch properti agar bisa meningkatkan demand side dan kemudian men-stimulate supply side-nya,” jelasnya.
Tak ketinggalan, dukungan fiskal untuk industri juga dilakukan melalui investment allowance dan super tax deduction dalam rangka pendidikan serta pelatihan vokasi.
“Investment allowance juga dilakukan, pengurangan penghasilan neto 30% dari total nilai investasi untuk 45 bidang usaha termasuk untuk hilirisasi. Kalau anda melakukan pendidikan, pelatihan vokasi, anda bahkan bisa dapat super deduction,” lanjut Sri Mulyani.
Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas.
“Nah kami di Kementerian Keuangan akan terus menggunakan dari mulai tadi tax atau penerimaan yang kita berikan insentif atau dukungan dari sisi belanja, belanja kita untuk SDM, belanja untuk infrastruktur, belanja untuk memperbaiki birokrasi, semuanya adalah dari sisi belanja, dan dari sisi below the line kita melakukan penyertaan modal negara dan memberikan dukungan capital kepada BUMN-BUMN yang memiliki peranan, baik itu pembangunan infra, baik itu untuk SDM, maupun dari sisi berbagai policy yang lain,” tutupnya.
Sumber: Biro KLI Kementerian Keuangan | Editor: Intoniswan
Tag: Fiskal