JAKARTA.NIAGA.ASIA-Memasuki awal tahun 2020, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Januari 2020 telah mencapai Rp139,83 triliun atau sekitar 5,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp71,44 triliun (4,2% dari pagu) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp68,39 triliun (8,0% dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di bulan Januari 2020 sedikit tertekan sebesar 6,2% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati  dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Meskipun demikian, sambung Menkeu, realisasi belanja modal hingga Januari 2020 sudah mencapai Rp1,86 triliun atau tumbuh sebesar 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya. Adapun nilai kontrak yang outstanding di akhir Januari 2020 berjumlah Rp51,5 triliun, lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sejumlah Rp32,1 triliun.

Sementara itu, penyaluran Program Keluarga Harapan hingga akhir Januari 2020 telah menjangkau 9,02 juta rumah tangga sasaran dengan dana yang disalurkan Rp7,06 triliun. Kemudian Program Kartu Sembako juga telah disalurkan kepada 15,05 juta rumah tangga dengan dana yang tersalurkan sebesar Rp1,80 triliun.

Kemudian, lanjut, Menkeu, terdapat pula Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah disalurkan kepada 2.382 mahasiswa dan 66.952 siswa dengan alokasi dana sebesar Rp100,3 miliar.

“Di bidang kesehatan, terdapat penyaluran Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) yang telah menjangkau 96,0 juta jiwa dengan dana yang disalurkan Rp4,03 triliun,” kata Menkeu.

Selanjutnya di bidang infrastrukur, hingga Januari 2020 telah terbangun 14,54 km jalan dengan alokasi dana sebesar Rp22,8 miliar dan pembangunan jembatan sepanjang 9,3 meter. Selain itu terdapat realisasi dana pembangunan bendungan yang sudah mencapai Rp1,27 triliun hingga akhir Januari 2020.

Menurut Menkeu, hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan stimulus ke perekonomian melalui belanja produktif yang memberikan dampak berganda (multiplier effect) lebih besar ke masyarakat serta tetap berupaya meningkatkan kualitas APBN antara lain melalui perbaikan pola belanja agar lebih optimal dalam memberikan stimulus.

“ Sementara itu, Belanja Subsidi belum terdapat realisasi, hal ini disebabkan oleh proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran Subsidi,” terangnya.

Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berjalan dengan baik, dimana sampai dengan Januari 2020 telah mencapai Rp68,39 triliun atau 7,98% dari pagu APBN 2020. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,06 triliun (8,67%) dan Dana Desa Rp0,33 triliun (0,46 %).

Hingga akhir Januari 2020 penyaluran Dana Desa mampu tumbuh 5,2 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi yang sudah berjalan baik tersebut diharapkan dapat makin terakselerasi kedepannya untuk menstimulasi perekonomian di daerah dan mendorong pemerataan pertumbuhan nasional.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan tata kelola (governance) penyaluran transfer ke daerah dan dana desa agar dapat semakin efektif dan tepat sasaran. Untuk tahun 2020 ini dukungan Pemerintah untuk mengembangkan SDM dan mewujudkan konsep Merdeka Belajar melalui transfer ke daerah, dilakukan dengan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan percepatan tahap penyaluran dan penyederhanaan administrasi pelaporan. Dengan kebijakan yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran dana BOS,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, disamping perbaikan mekanisme penyaluran tersebut, Pemerintah melalui APBN juga berencana melakukan stimulus dengan mengakselerasi belanja produktif dan pemberian insentif sejak awal yang diharapkan membawa dampak positif kedepannya terhadap penguatan perekonomian domestik.

“Stimulus yang akan dilakukan antara lain direncanakan melalui percepatan belanja yang mendorong padat karya dan stimulus belanja,” ungkapnya.  Percepatan belanja yang mendorong padat karya diantaranya dilakukan melalui percepatan pencairan Belanja Modal dan Bantuan Sosial.

Sementara itu untuk stimulus belanja diantaranya dilakukan melalui Kartu Sembako yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, Kartu Pra Kerja yang ditujukan bagi pencari kerja, dan insentif sektor pariwisata utamanya bagi masyarakat berpenghasilan menengah. (*/001)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *