SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Pejabat Pemkot Samarinda tidak boleh hanya sekadar bereuforia dan berbangga hati dengan perolehan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim sebab,pengelolan keuangan yang baik, tidak hanya sekadar tertib pelaporan.
“Jadi tidak hanya sekadar tertib laporan, tetapi juga harus tertib dalam hal penyelenggaraan. Jadi semua belanja benar-benar riil dan harus dihitung secara baik untuk jadi bahan referensi perhitungan anggaran di tahun berikutnya,” ujar Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun saat memberikan arahan pada peserta kegiatan workshop persiapan akhir tahun dan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rabu (8/12/2021) pagi.
Menurut Andi Harun, sejalan dengan visi-misi pembangunan Pemkot Samarinda untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang profesional dan transparan menuju kota pusat peradaban, pengelolaan keuangan negara harus bersandarkan pada kepentingan rakyat dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan.
“Saya berharap agar semua aparat pemerintah, terutama di lingkungan Pemkot Samarinda untuk menjauhi praktik berbau korupsi entah sekecil apapun,” tegasnya.
Mayoritas penyelenggara negara memang takut terlibat kasus korupsi. Nah, ini harus diikuti pula dengan keinginan dan niat untuk tidak korupsi. Jangan sampai pertontonkan hal yang tidak benar terhadap masyarakat.
“Kita harus punya rasa malu, sehingga selalu terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pesannya bijak.
Wali Kota juga berpesan kepada semua Organisasi Petrangkat Daerah (OPD) untuk senantiasa mendukung 10 program prioritas dirinya bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Dr H Rusmadi. Semua pimpinan OPD kata dia, harus bisa menerjemahkan secara baik dalam realisasi program nyata untuk mewujudkan 10 program prioritas tersebut.
“Intinya saya beri apresiasi tinggi atas pelaksanaan workshop keuangan ini. Kegiatan ini sangat bagus. Semoga kita ke depan terus tertib dalam hal laporan keuangan maupun aset daerah, sehingga bisa mempertahankan predikat WTP,” tandasnya.
Sementara Kepala BPKAD Kota Samarinda, Ibrohim melaporkan jika workshop ini menghadirkan berbagai OPD serta kecamatan dan kelurahan. Kegaitan ini juga sebagai upaya untuk terus mewujudkan tertib administrasi dan laporan ke depan. Termasuk untuk mendukung mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya). Pihaknya mendatangkan narasumber berkompeten dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim.
“Kemudian sebagai bentuk apresiasi, kita juga menyerahkan penghargaan terhadap 10 OPD yang dianggap tertib dalam hal laporan keuangan,” terang Ibrohim. (adv)
Tag: Keuangan Daerah