JAKARTA.NIAGA.ASIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah pejabat meluncurkan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, di Gelanggang Olah Raga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1) sore.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, tahun 2015 pemerintah hanya memberikan anggaran PKH sebesar Rp5,4 triliun untuk seluruh indonesia. Namun tahun 2019 ini anggaran PKH melompat tinggi menjadi Rp32 triliun. Jumlah yang diberikan juga ditambah menjadi 10 juta penerima. “Apa yang ingin saya sampaikan? Pemerintah betul-betul ingin memberikan perhatian peningkatan kesejahteraan di keluarga-keluarga penerima,” kata Presiden.
Kepala Negara juga meminta agar penerima program PKH tahun 2019 tidak kaget sebab, berbeda-beda. Ada yang dapat maksimal Rp9.600.000 karena ibu hamil anaknya ada, lansianya ada, bisa dapat segitu. Tapi ada yang dapat Rp3,7 juta, Rp2,7 juta, Rp2,6 juta. Sedangkan tahun 2018 pukul rata menerima sama Rp 1.890.000,-.
Artinya, lanjut Kepala Negara, tambahannya itu sangat banyak sekali. Ada yang dua kali lipat, ada yang 1,5 kali lipat seraya mengingatkan kepada masyarakat penerima PKH agar hati hati penggunaannya supaya yang dinginkan pemerintah itu betul-betul bisa memberikan manfaat kepada keluarga-keluarga penerima.
Jangan Berbelok
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada para pendamping PKH agar dilihat betul kegunaan dari uang-uang yang ada. Ia meminta agar uang-uang ini harus produktif, misalnya untuk buat beli telur, beli ikan, beli buku, beli seragam anak, beli sepatu untuk sekolah.
Kalau Bapaknya minta untuk beli rokok, Kepala Negara mengingatkan, tidak boleh meskipun itu suami. “Tapi jangan dibentak-bentak, suaminya minta untuk beli rokok, Nggak Boleh! Nggak boleh gitu. Beritahu uang PKH ini untuk anak-anak, untuk tambahan gizi untuk pendidikan, diberitahu gitu. Kalau mau beli rokok silakan bapak cari sendiri,” tutur Kepala Negara seraya menambahkan, kalau bisa diberitahu suaminya enggak usah merokok.
Saat berdialog dengan warga, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar hati-hati pengguanaan uang ini hati-hati jangan sampai berbelok kemana-mana. Karena sesuai perjanjian di 2015 yang lalu yang penggunaannya melenceng dari yang sudah ditentukan kartunya dicabut lho.
“Karena ini menyangkut uang yang harus kita pertanggungjawabkan di APBN. Uangnya gede sekali Rp32 triliun yang kita berikan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote di seluruh tanah air,” ujar Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Sosial Agus Gumiwang Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala BEKRAF Triawan Munaf, dan Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana.
Sumber: Setkab