NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Anggota DPRD Nunukan melakukan inspeksi mendadak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Sidak dilakukan menanggapi keluhan warga yang menyebut terlambat mendapatkan KTP-e karena blangko KTP kosong.
Kekosongan blangka berulang kali dipersoalkan terutama oleh penduduk yang bermukim di pedalaman Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong , padah untuk ke Nunukan memerlukan biaya jutaan dan perlu waktu perjalanan 5 sampai 8 jam baru sampai.
“Kami berkunjung ke Disdukcapil melihat langsung proses pembuatan KTP-e dan mencari informasi penyebab kekosongan blangko,” kata Wakil DPRD Nunukan H. Irwan Sabri, Senin (4/11/2019).
Sidak juga disertai anggota DPRD lainnya yaitu, H. Danni Iskandar, H. Andi Muttamir, Andre Pratama, Andi Krislina, Adama dan Inah Anggraeni.
Tiba sekitar pukul 10:00 Wita, anggota DPRD Nunukan langsung menuju ruang pelayanan penerbitan adminitrasi kependudukan, disana terlihat beberapa staf Disdukcapil memberikan formulir pembuatan KTP dan adminitarsi laiannya.
“Kita lihat kenapa sangat sulit mengurus KTP, kenapa blangko sering kosong, lalu apa penyebab kekosongan,” tutur Irwan.
Sementara itu, anggota banggar DPRD Nunukan Andi Muttamir meminta pelayanan adminitrasi kependudukan khususnya warga pedalaman diprioritaskan. Penduduk disana mengorbankan uang jutaan dan waktu hanya demi memiliki identitas resmi.
“Pemkan Nunukan selalu bilang skala prioritas, nah inilah contoh skala priotitas yang harus diperhatikan, tingkatkan pelayanan Disdukcapil dan berikan anggaran yang cukup,” sebutnya.
DPRD Nunukan lanjut Muttamir siap menyokong dan memberikan persetujuan anggaran selama kebutuhan itu masuk skala priotitas, sebagai contoh pengadaan mesin genset dan biaya-biaya kebutuhan peningkataan pelayanan lainnya.
Soal usulan pengadaan mesin genset, Andi Krislina memastikan tidak pernah ada pencoretan usulan anggaran, DPRD mendukung pengadaan mesin listrik yang fungsinya untuk pelayanan adminitrasi disaat-saat pemadaman listrik PLN.
“Saya tahu tiap tahun ada usulan pengadaan itu, tapi tidak pernah terealisasi, kenapa begitu, karena usulan tidak masuk dalam KUA-PPAS,” terangnya.
Terkendala anggaran
Usai melihat ruang pelayanan adminitrasi, rombongan DPRD Nunukan bertemu Sekretaris Disdukcapil Sabarul Yakin meminta penjelasan alasan kekosongan blangko dan lambatnya proses penerbitan administrasi kependudukan.
Sabarul menyebutkan, blangko tersedia banyak di pusat, namun untuk mendaparkan blangko pemerintah daerah harus mengajukan dan meminta langsung kesana dengan membawa data-data.
“Banyak blangko di pusat, masalahnya kami kesulitan biaya perjalanan dinas kesana, kadang kita minta 1.000 dikasih cuma 500, nanti berangkat lagi minta” ucapnya.
Disdukcapil Nunukan berterima kasih atas dukungan DPRD Nunukan terhadap anggaran dan berharap bisa mendapatkan lebih agar kinerja pelayanan bisa optimal, terutama pada biaya perjalanan dinas dan pengadaan mesin.
Saat ini, Disdukcapil berusahaa memberikan pelayanaan online di semua kecamatan, namun perlu dikelatahui, kemampuan jaringan yang tersedia sangat rendah 1 mega byte, perlu peningkatan jaringan internet.
“Masih ada 1.866 orang yang belum melakukan perekaman KTP-e, kalau jaringan baik, pelayanan bisa cepat dan mudah disemua kecamatan,” bebernya (001)
Tag: DPRD Nunukan