JAKARTA.NIAGA.ASIA – Belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp2.714,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp769,6 triliun.
“Tahun ini adalah golden moment untuk pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut hendaknya benar-benar digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional terutama kelanjutan program PC-PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan ekonomi,” jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto (12/04/2022).
APBN tahun 2022 tetap ekspansif untuk mengantisipasi pandemi Covid-19x, sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. APBN juga diharapkan mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber berbagai guncangan dari gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, maupun pemulihan yang belum merata.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto, menambahkan bahwa, realisasi APBN sampai dengan triwulan I 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi belanja telah mencapai 18,1% dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9% dari target APBN 2022.
“Kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional,” lanjut Hadiyanto.
Untuk mendorong percepatan realisasi belanja, Hadiyanto mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga perlu segera membuka blokir alokasi anggaran sehingga belanja strategis dapat segera dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal.
Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak ketiga juga perlu didorong untuk mencegah idle money serta idle asset yang dapat menunda kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.
Selain itu, untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran TA 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi 6 hal, yaitu melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek.
Selan jutnya, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas (value for money), dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.
Untuk mendukung terwujudnya belanja berkualitas dan mendorong akselerasi belanja, Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Ditjen Anggaran terus bersinergi membangun mekanisme penilaian kinerja anggaran Kementerian/Lembaga. Penilaian tersebut meliputi aspek pengelolaan anggaran dan capaian atas indikator kinerja anggaran.
Pada tahun anggaran 2022 ini, Hadiyanto mengatakan akan dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dalam reformulasi IKPA yang bertujuan untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
“Kementerian Keuangan terus menggalakkan data analitik dan mendorong modernisasi dalam proses pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara serta perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran. Kami berharap kita semua baik dari unsur Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga, serta pemerintah daerah dapat berkomitmen bersama-sama untuk meningkatkan kualitas belanja negara,” tutup Hadiyanto.
Sumber : Humas Kemenkeu | Editor : Intoniswan
Tag: APBN 2022