Awang Yacoub Luthman

SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pemerintah Daerah, baik itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu lebih kritis terhadap PT Pertamina (Persero) sebagai operator Blok Mahakam maupun sebagai pengelola blok-blok migas (minyak dan gas) lainnya di Kaltim dimasa yang akan datang agar sektor usaha migas memberi manfaat besar kepada kesejahteraan rakyat, ekonomi daerah, dan keuangan daerah.

“Kita selama ini terlalu lunak, makanya hingga kini masyarakat di sekitar wilayah kerja migas yang dikelola dan akan dikelola Pertamina masih banyak yang miskin, seperti di Sangasanga, Muara Badak, Anggana, dan lain-lainnya,” kata Awang Yacoub Luthman, anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara ketika berbicara dalam acara buka puasa bersama PPK (Perkumpulan Pengusaha Kontraktor) Migas Kaltim, hari Rabu (06/6/2018) di Samarinda.

Menurutnya, ketiadaan sikap kritis, terutama dari pemda terhadap Pertamina selama berpuluh-puluh tahun di Kaltim membuat Pertamina  abai, atau lupa akan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, pengusaha lokal, masa depan daerah. Pembinaan Pertamina terhadap masyarakat dan pengusaha lokal, jauh dari memuaskan. Pertamina gagal membebaskan masyarakat di sekitar wilayah kerjanya dari kemiskinan dan belum ada pengusaha lokal yang dibinanya menjadi pengusaha besar. “Itu menjadi keprihatinan saya, dan itu seharusnya menjadi keprihatinan kita semua,” ujarnya.

Awang yang alumni ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya dan alumni Universitas Dr Soetomo Surabaya ini menginginkan pemda dan masyarakat sama-sama memaksa Pertamina untuk fair dan transparan menjalankan usaha mulai tahun 2018 ini dan seterusnya, mencantumkan kewajiban sosialnya dalam dokumen rencana kerja tahunan, termasuk dalam pengunaan dana CSR (corporate social responsibility), pemberian pekerjaan kepada tenaga kerja lokal maupun pengusaha lokal.

“Potensi sumberdaya alam kita semakin berkurang, tapi kita menghadapi kenyataan jumlah penduduk miskin bertambah, keparahan kemiskinan di sekitar wilayah kerja Pertamina meningkat. Kita bisa lihat sebagai contoh Sangasanga, ngak punya apa-apa. Tidak ada fasilitas umum yang membanggakan dibangun Pertamina di Sangasanga maupun daerah lainnya di Kaltim,” kritik Awang.

Awang mengatakan, untuk memaksa Pertamina fair dan transparan, serta mau melaksanakan tanggung jawab sosialnya tidak sulit. Pemkab Kukar (dalam hal ini bupati)  jangan menerbitkan izin-izin yang diperlukan Pertamina sebelum Pertamina secara tertulis menandatangani komitmen sosialnya terhadap masyarakat. Kemudian masyarakat harus lebih berani menuntut hak-haknya terhadap Pertamina.(001)

Berita Terkait