aa
PLBL Liem Hie Djung Nunukan gagal difungsikan sebagai pelabuhan lintas batas negara. (Foto Budianshori/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Pendapatan dari retribusi  biaya masuk ke Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung berkisar Rp260 juta hingga Rp377 juta per tahun, sedangkan biaya operasional yang harus ditanggung Pemkab Nunukan Rp1,2 miliar per tahun.

Ha itu diungkap Plt Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan Robby Nahak Serang kepada Niaga.Asia, Rabu (6/11).

Biaya operasional PLBL Rp1,2 miliar  per tahun itu, kata Robby, untuk belanja pegawai sebesar Rp 1 miliar  ditambah biaya operasional lainnya sekitar Rp200 juta. “Biaya operasional  jauh lebih besar dari pendapatan retribusi yang hanya paling tinggi Rp377 juta PLBL,” ucap Robby.

Dari itu, lanjutnya, opsi yang dipilih Pemkab Nunukan memutuskan akan menyerahkan pengelolaan PLBL ke Pemprov Kaltara, adalah opsi terbaik karena tak kuat lagi mesubsidi setiap tahun.

“Dengan menyerahkan pengelolaan ke Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan berharap dapat dana bagi hasil dari Pemprov Kaltara,” kata Robby.

aa
PLBL hanya untuk pelayaran lokal. (Foto Budianshori)

Menurutnya, pelabuhan itu tidak memberi pemasukan ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) Nunukan karena tidak bisa difungsikan sesuai rencana awal sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan kapal yang melayani rute  internasional, dari dan ke Tawau, Sabah.

“Selama ini, pelabuhan baru melayani pelayaran lokal,” ujarnya.

Dikatakan, sebetulnya PLBL telah memiliki cukup ruang dan dermaga untuk sandar ataupun tambat kapal-kapal internasional tujuan Nunukan – Tawau, Malaysia, pemerintah bahkan telah menyiapkan semua sarana pendukung untuk kegiatan pos-pos instansi kepelabuhan.

“Kita punya 3 dermaga, dua dermaga untuk lokal dan 1 dermaga untuk internasional, tapi sampai sekarang internasional belum difungsikan,” Robby membeberkan. (002)

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *