TANJUNG REDEB.NIAGA.ASIA –Bupati Berau, Hj Sri Juniarsih dan Wabup, H Gamalis mengikuti rapat koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020 se-Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (14/04/2021)
Dalam rakoor tersebut, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara memberikan arahan dan pembekalan kepada kepala daerah dan wakilnya, termasuk kepada unsur anggota forum koordinasi pimpinan daerah yang mendampingi kepala daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dalam laporannya menyebutkan, sampai saat ini ada 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2020, yang telah dilantik. Rinciannya, 5 pasangan Gubernur, 152 pasangan Bupati, dan 28 pasangan Walikota.
“Sedangkan yang belum dilantik sebanyak 85 pasangan (4 pasangan Gubernur, 72 pasangan Bupati, dan 9 pasangan Walikota),” ungkapnya.
Dijelaskannya, pasangan kepala daerah yang belum dilantik itu, karena adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan putusan MK masih ada 14 daerah harus melaksanakan pemungutan suara ulang.
“Selain itu, ada juga kepala daerah belum dilantik karena kepala daerah yang lama belum selesai masa jabatannya,” ungkap Tito.
Dalam rakoor bertema stabilitas politik dan keamanan, pemulihan ekonomi, serta penanganan COVID-19 itu, selain Mendagri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19, juga memberikan arahan.
`Menkoperekonomian Airlangga Hartato dalam arahannya mengatakan, tahun ini adalah momentum untuk recovery ekonomi sebab, tren kasus konfirmasi positif COVID-19 seluruh Indonesia mulai menurun.
“Pemerintah pusat juga meluncurkan seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Anggaran PEN bisa menjadi peluang setiap kepala daerah untuk dapat meningkatkan perekonomian,” katanya.
Menkopolhukam Mahfud MD dalam arahannya minta kepala daerah terpilih mengantisipasi kegiatan Ormas radikal, isu politik dalam ceramah agama selama bulan suci Ramadhan, dan politisasi aksi terorisme, yang berpeluang memecah belah kesatuan bangsa.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam arahannya menyebut, anggaran untuk penanganan kesehatan di tahun 2021 sebesar Rp 176,30 triliun, naik 181 % dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 62,67 triliun.
“Anggaran kesehatan ini masih difokuskan pada penanganan COVID-19, salah satunya adalah program vaksinasi. Selain itu, yang tak kalah penting adalah insentif Nakes, yang sudah dianggarkan di APBN dan kemudian dimasukkan dalam APBD, harus juga menjadi perhatian,” kata Menkeu.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga memaparkan perkembangan program vaksinasi seluruh Indonesia.
Menjelang Lebaran Idul Fitri, dirinya meminta semua kepala daerah untuk bisa menjaga mobilitas penduduk, dengan melakukan pembatasan dan pelarangan mudik.
“Saya minta penguatan implementasi Prokes dan sistem data dan informasi kesehatan nasional,” ujarnya.
Rakoor ditutup oleh Mendagri Tito Karnavian dengan memberikan penegasan bahwa semua pasangan kepala daerah harus memahami benar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena, semua kewajiban dan hak kepala daerah sudah tercantum dan dijelaskan dalam UU tersebut.
Penulis: Rita Amelia | Editor : Intoniswan
Tag: Pemkab Berau