Bupati Nunukan Minta Selektif Menyusun RKPD

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura membuka Musrebang penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2022 (foto Istimewa/Niaga.Asia)

NUNUKAN.NIAGA.ASIA- Bupati Nunukan Hj Asmin Laura minta organisasi perangka daerah  (OPD) selektif menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Nunukan Tahun 2022, karena usulan pembangunan dari  21 kecamatan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan mencapai 1.595 usulan, tidak sebanding dengan ketersedian pagu indikasi anggaran tahun 2022.

Hal demikian disampaikan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura saat membuka Musrenbang penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (30/3/2021)

“Ada 1.595 aspirasi musrenbang kecamatan, sedangkan pagu anggaran indikatif tahun 2022 untuk OPD diluar DAK, DID, dan Bantuan Keuangan hanya sekitar Rp 868 miliar,” katanya.

Kegiatan musrenbang di Nunukan dihadiri Direktur Regional II Bappennas RI Mohammad Roudo dan Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kalimantan Utara, Saifullah Djamal.

Hadir pula perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Nunukan dan Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa serta perwakilan jajaran Forkopimda Nunukan.

Menurut bupati, karena terbatasnya  anggaran, maka penyusunan program  di RKPD harus benar – benar selektif dan memperhatikan skala prioritas, sesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat.

“Pagu indikatif anggaran tahun 2022 tidak mungkin bisa mengcover semua usulan tiap kecamatan, karena itu, perlu kehati-hatian dalam penyusunan program dengan perhatikan skala prioritas utama,” tegas bupati.

Selain mengacu pada skala prioritas, kata bupati,  penyusunan tiap kegiatan  harus memperhatikan 7 prioritas pembangunan, yaitu pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan, peningkatan infrastruktur,  peningkatan kualitas dan daya saing SDM, peningkatan perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran, penguatan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

“Tujuh prioritas ini harus senantiasa menjadi acuan dan pegangan dalam merencanakan program pembangunan,” jelasnya.

Penulis: Budi Anshori | Editor: Rachmat Rolau

Tag: