NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan stok barang kebutuhan pokok dan rumah tangga di bulan Ramadhan tahun 2019 masih tersedia dalam jumlah cukup. Sedangkan untuk harga  masih wajar, tidak ada kenaikan, sehingga tidak dikeluhkan masyarakat.

“Saya lihat harga sembako normal dan dipastikan stok barang siap menghadapi Ramadhan hingga lebaran nanti,” kata Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid saat bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) melakukan sidak ke Pasar Inhutani dan Pasar Yamaker, Rabu (15/5/2019).

Saat  di pasar, Laura meminta para agen dan pedagang tidak mempermaikan harga barang dan untuk dinas terkait dihimbau untuk mengawasi distribusi kebutuhan barang selama bulan Ramadhan termasuk pemantauan harga barang. “Sangat normal stok barang kita, kecuali komoditi ikan-ikan di pasar yang sempat harga naik karena kekosongan dan itu wajarlah,” ucap bupati.

Beberapa komoditi sayuran sempat harganya mengalami kenaikan karena keterlambatan suplay  dari Sulawesi dan musim panen di Nunukan. Kenaikan itu sangat normal dan terjadi hampir setiap tahun, tidak hanya di bulan Ramadhan.“Cabe sempat naik tapi tidak berlangsung lama. Kemarin kiriman cabe banyak masuk, harga jual normal lagi,” bebernya.

Usai melakukan inspeksi mendadak di pasar-pasar rakyat, rombongan Bupati bersama Forkominda meninjau ketersedian stok barang di gudang CV. Kemakmuran di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.

Stabilnya harga sembako selama bulan Ramadhan diikuti juga dengan harga ayam potong dan daging segar. Ayam potong masih dikisaran Rp40.000 per kilogram sedangkan harga daging segar Rp120.000. “Kita berharap harga tetap stabil seperti biasa ya, tapi perlu diketahui, semua ini tergantung dari stok barang,” kata bupati.

Kehadiran Bupati bersama Forkominda dan instansi daerah disambut antusias oleh pada pedagang, salah seoarag pedaganag bernama Ani berharap pemerintah daerah meronovasi bangunan pasar Inhutani. Lahan pasar Inhutani sendiri adalah milik PT Inhutani yang dipinjam pemerintah untuk kegiatan perdagangan masyarakat, beberapa bangunan milik pedagang disana sudah sangat lapuk dan memprihatinkan.“Nanti saya tanya Asisten Setkab Nunukan ya, tapi setahu saya. APBD tidak bisa dimanfaatkan untuk pengembangan seperti itu,” kata Laura.

Laura menyebutkan, lahan PT Inhutani sangat tidak mungkin dikelola pemerintah, namun bukan artinya pengelolaan pasar dibiarkan. Pemerintah bisa menggerakan pasar lewat bantuan CSR perusahaan. “Mungkin pola CSR bisa membantu banguan pasar, nantilah kita langkah-langkah apa yang perlu dilakukan yang tidak melanggar aturan” tutupnya. (002)