SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Pertahanan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menangangi penularan COVID-19 “bocorl” paska pemerintah memberlakukan relaksasi, dimana imigrasi orang dari kawasan zona merah bebas masuk ke Kaltim hanya berbekal hasil uji rapid test nonreaktif.
“Sejak pertama terdeteksi di Kaltim, saya terus memantau pergerakan Covid-19. Data perkembangan Covid-19 ini saya pantau setiap hari. Sampai hafal saya,” kata Wakil Gubernur Kaltim, H Hadi Mulyadi saat menjadi narasumber pada dialog Pro3 RRI, Sabtu lalu.
Maret sampai Juni 2020, kata Hadi, Kaltim masih bisa menahan laju pergerakan Covid-19. Saat itu Kaltim masih memberlakukan pembatasan sosial. Memasuki Juni, pemerintah mulai melakukan relaksasi. Sebagian besar masyarakat mungkin berpikir sudah tidak apa-apa.
“Setelah relaksasi, Juni sampai September, jumlah Covid-19 di Kaltim melesat kencang. Peningkatannya luar biasa,” ungkap Hadi.Dari awalnya Kaltim di peringkat ke-17, saat ini Kaltim sudah berada di urutan ke-9 atau 10 besar.
“Karena setiap hari saya pantau, hafal saya. Pertama DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bali dan Kaltim di nomor sembilan,” ucap Hadi.
Permasalahannya kian rumit bagi Kaltim sebab lima dari provinsi Top Ten itu, penduduknya banyak berimigrasi ke Kaltim dalam masa pandemi ini. Mereka dari DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Sebenarnya, papar Hadi, pertengahan Maret lalu Gubernur Isran Noor sudah akan melakukan local lockdown, tapi pemerintah pusat mengingatkan bahwa kebijakan lockdown adalah kewenangan pusat.
Kedua, Gubernur juga mengeluarkan surat keputusan agar setiap penumpang pesawat yang akan masuk ke Kaltim harus menyertakan surat keterangan negatif dari hasil swab, tapi Menteri Perhubungan saat itu hanya memberi batasan, cukup rapid test.
“Dari situ terjadi kebocoran setelah masuknya orang-orang yang belakangan diketahui positif Covid-19 dan terus menyebar,” ungkap Hadi. (*/001)
Tag: Covid-19