NUNUKAN.NIAGA.ASIA-Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Burhanuddin, mengkritisi kinerja Pemerintah Nunukan yang selalu tidak konkrit dalam mencantumkan judul-judul kegiatan pembangunan fisik.
“Contohnya proyek relokasi Puskesmas Lapri, Kecamaatan Sebatik Utara. Dalam laporan keuangan judul kegiaan tertulis Penguatan Puskesmas DPTK Penyedian Sarana,” katanya, Kamis (18/06).
Tidak konkritnya judul kegiatan pembangunan Puskesmas Lapri menimbulkan tanggapan negatif di masyarakat bahwa anggota dewan tidak melakukan protes terhadap pembangunan puskesmas baru, padahal anggota dewan benar-benar tidak mengetahui perencanaan kegiatan tersebut.
Kedepan, dewan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyajikan judul kegiatan dengan lengkap, kalaupun judul berbeda dengan laporan keuangan, berilah cacatan khusus agar tidak membuat kebingungan dalam memahaminya.
“Alangkah baiknya sebelum melaksanakaan pembangunan program kucuran pusat, dikonfirmasi ke dewan, kami siap membantu menjelaskan kemasyarakat,” kata Burhanuddin.
Dikatakan Burhanuddin lagi, semangat membangun daerah tidak harus selalu menerima semua rancangan fasilitas yang diberikan pemerintah pusat, membangun tanpa memikirkan manfaat dan tindak lanjut malah akan memberatkan pemerintah daerah.
Penambahan Puskesmas baru di Sebatik Utara tanpa melihat tIngkat kebutuhan masyarakat berpotensi menimbulkan bangunan mangkrak dan sudah pasti menambahkan pula beban pemerintah dalam pengelolaan kedepannya.
“Saya ingin mengatakan, mudah-mudahan semangat membangun ini bukan sekedar ada fasilitas dikasih, soal masalah lainnya urusan belakangan,” bebernya.
Dapat perhatian pemerintah pusat
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Diskes) Nunkan Hj. Miskiah menerangkan, Kecamatan Sebatik mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat. Pemerintah Nunukan sejak tahun 2017 mendapatkan dana Afirmasi untuk rehab 7 Puskesmas di daerah perbatasan.
“Tahun 2019 dapat pembangunan Puskesmas di Kecamatan Nunukan dan tahun 2020 dapat pembangunan Puskesmas Lapri anggaran Rp 7.000.000.000,” jelasnya.
Memasuki tahun 2019 dan 2020, pemerintah pusat tidak mau lagi menerima usulan bangunan rehab, tapi minta bangunan murni berbentuk prototype yang lokasinya sudah dilokuskan dan lokasinya lebih mendekatkan ke masyarakat.
“Tinggal Kecamatan Sebatik Utara belum dapat dana Afirmasi dan dana itu bisa didapatkan untuk pembangunan Puskesmas Prototype,” kata Miskiah.
Pemerintah pusat juga berjanji akan memberikan DAK reguler tahun berikutnya apabila Pemerintah Nunukan melaksanakan pembangunan sesuai arahan. Pemerintah ingin ada Puskesmas kebanggaan dan percontohan di perbatasan Indonesia.
Dijelaskan Maskiah, Dinkes Nunukan terpaksa harus menggunakan judul kegiatan relokasi Puskesmas Lapri, sebab syarat mendapatkan DAK Apirmasi kesehatan adalah untuk Puskesmas yang telah teregistrasi.
“Minta maaf, kami terpaksa memuat judul kegiatan berbeda dengan laporan keuangan, mau tidak mau dilakukan demi pembangunan di Sebatik, mohon dukungan dan doa,” ungkapnya. (adv)
Tag: DPRD NunukanKesehatan